Subulussalam | Detik Aceh.com ~ Desakan masyarakat kepada Ketua DPRK Subulussalam semakin menguat untuk segera menyebutkan nama-nama anggota dewan yang diduga tidak ingin membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2025. Pasalnya, keterlambatan pembahasan anggaran tersebut dikhawatirkan akan berdampak serius pada pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Ampes menilai bahwa keterlambatan pembahasan APBK tidak hanya mencerminkan kurangnya tanggung jawab anggota dewan, tetapi juga berpotensi merugikan Subulussalam secara keseluruhan. Hal ini mengingat anggaran merupakan instrumen vital untuk mendukung keberlangsungan program-program pemerintah daerah.
“Kami meminta Ketua DPRK Subulussalam untuk terbuka kepada masyarakat. Siapa saja anggota dewan yang enggan membahas APBK 2025? Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok mengorbankan kepentingan rakyat banyak,” ujar Ikhwan Sambo selaku ketua Ampes pada Rabu (08/01/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, jika APBK tidak dibahas tepat waktu, dampaknya akan sangat besar, mulai dari terhambatnya proyek pembangunan hingga tidak terbayarnya honor bagi tenaga kontrak, guru, dan petugas kesehatan. Kondisi ini juga akan memengaruhi stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRK Subulussalam, hingga saat ini, belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Sementara itu, beberapa anggota DPRK yang dihubungi wartawan mengaku belum mendapatkan undangan resmi untuk pembahasan APBK 2025.
Ampes berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut dan meminta para wakil rakyat untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika tidak, Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi protes sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja DPRK.
“Anggota DPRK dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi. Jika tidak sanggup menjalankan tugas, lebih baik mundur,” Ikhwan Sambo.
Hingga berita ini diturunkan, polemik pembahasan APBK 2025 di Subulussalam masih menjadi sorotan. Publik terus menanti langkah tegas Ketua DPRK dalam menyelesaikan masalah ini.
“Jika tidak di realisasi kan ini kami akan melakukan aksi demo” Sambung ikhwan, (*)
{Kh}
