Aceh Singkil | Detikaceh.com ~ Pemerintah Desa Pea Bumbung, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Jumat (21/02/2025), bertempat di Kantor Desa. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas rencana anggaran 2025 dan dihadiri sejumlah pihak penting, di antaranya Inspektorat Aceh Singkil, Camat beserta staf, Babinsa, anggota DPRK, pendamping desa, Bpg, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta mahasiswa KKN dari STAIAR Aceh Singkil.
Sayangnya, rapat terpaksa dihentikan sebelum menghasilkan keputusan karena waktu sudah memasuki Shalat Jumat. Selain itu, diskusi yang berlangsung memunculkan kritik serius dari tokoh masyarakat, Mansyur yang akrab disapa Kobol, yang menyoroti lambatnya realisasi program Dana Desa 2024. Dari 22 program yang direncanakan, hanya enam yang berhasil terealisasi, sementara 16 program lainnya belum jelas progresnya.
Mansyur meminta Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebelum melanjutkan pembahasan rencana tahun berikutnya. Kritik tersebut mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat lain, Kobol, yang menuntut transparansi penuh agar program pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai respons atas desakan warga, media ini langsung menghubungi Bendahara Desa, Khalil, via WhatsApp dimana beliau mengatakan bahwa pemerintah desa bisa diaudit oleh pihak terkait, seperti Inspektorat Aceh Singkil, untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. Khalil juga menyampaikan bahwa audit tidak hanya bisa dilakukan untuk tahun 2024, tetapi juga untuk tahun-tahun sebelumnya, jika dianggap perlu.
“Kami bisa diaudit. Jika ditemukan kesalahan pengelolaan, kami akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Khalil. Ia juga menambahkan bahwa proses audit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak berwenang, bukan masyarakat secara langsung.
Pernyataan ini diharapkan dapat menghapus keraguan publik dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, sehingga pembahasan rencana anggaran 2025 dapat kembali dilanjutkan tanpa kendala.
Polemik ini diharapkan segera menemukan titik terang, sehingga pembahasan anggaran 2025 dapat dilanjutkan dengan lancar sesuai harapan kita, demi kepentingan pembangunan Desa Pea Bumbung di masa depan,” tutupnya Khalil.(*)
Laporan : Khalikul Sakda.
