Aceh Singkil | Detikaceh.com ~ Mengambil langkah besar menuju pembangunan yang berkelanjutan, Kecamatan Singkil menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa, 27 Februari 2025, di Aula Bappeda, Desa Pulo Sarok, Aceh Singkil. Dengan visi “Mewujudkan Kemakmuran yang Bermartabat,” Musrenbang ini menitikberatkan pada pembahasan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan.
Menyelaraskan Prioritas dengan Tantangan RegionalMusrenbang kali ini menjadi kesempatan emas bagi Kecamatan Singkil untuk menyusun strategi pembangunan yang tidak hanya menanggapi tantangan lokal tetapi juga relevan dengan visi nasional dan provinsi. Dipimpin oleh Camat Singkil, Khairuddin SE, yang diwakilkan oleh Junaidi S.IP, M.E, selaku Kasubbag Kepegawaian, acara ini turut dihadiri berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Edi Widodo, SKM, M.Kes; para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); anggota DPRK; Kapolsek Singkil:; Koramil 0109/02 Singkil; 16 Kepala Desa se-kecamatan Singkil; tokoh masyarakat; serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Junaidi memaparkan profil Kecamatan Singkil, yang mencakup wilayah seluas 135,34 km² dengan 16 desa dalam empat kemukiman. Ia menekankan bahwa berbagai permasalahan seperti konflik manusia dan buaya, banjir, keterbatasan akses air bersih, kurangnya infrastruktur, serta tantangan ketahanan pangan harus segera diatasi untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah ini.
Konflik Manusia dan Buaya, Ancaman Nyata di Singkil
Salah satu titik fokus utama dalam Musrenbang adalah konflik manusia dengan buaya yang kerap terjadi di bantaran sungai. Insiden tragis yang menelan korban jiwa pada awal Februari 2025 mengundang keprihatinan mendalam. Masyarakat, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada aktivitas sungai, mengeluhkan ketidakamanan akibat meningkatnya interaksi tak terduga dengan satwa liar ini.
“Kami mengharapkan solusi nyata yang melibatkan langkah-langkah mitigasi berkelanjutan tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam Musrenbang.
Keamanan warga di sekitar kawasan sungai menjadi prioritas, dengan usulan kolaborasi antara pemerintah daerah, pakar lingkungan, dan aparat berwenang untuk menciptakan program mitigasi yang efektif dan efisien.
Juga Tanggul Rusak dan Meluasnya Risiko Banjir
Seolah tak cukup dengan tantangan konflik satwa liar, bencana banjir menjadi persoalan yang terus menghantui warga Singkil. Tanggul besar yang dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya kini terbengkalai, memperburuk dampak bencana banjir tahunan yang membawa kerugian besar, baik ekonomi maupun aktivitas sehari-hari.
“Harus ada langkah cepat untuk perbaikan tanggul sebelum kerusakan lebih parah makin mengancam masyarakat,” kata seorang kepala desa dalam forum tersebut. Melalui Musrenbang, masyarakat meminta agar revitalisasi tanggul dan solusi banjir dimasukkan dalam prioritas anggaran tahun 2025.
Dan Air Bersih: Sebuah Kebutuhan Mendesak
Akses terhadap air bersih menjadi isu krusial yang mengemuka dalam Musrenbang. Meskipun kekayaan sumber air melimpah, masih banyak desa yang belum memperoleh suplai air bersih secara memadai. Ketergantungan pada air sungai yang kerap kali tidak layak konsumsi menciptakan tantangan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Menurut laporan resmi, cakupan layanan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Singkil. Oleh karena itu, perluasan cakupan ini menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat dalam forum Musrenbang.
Selain itu, juga Ketahanan Pangan dan Usaha Perikanan
Kerusakan hasil panen akibat banjir membawa dampak krusial pada ketahanan pangan di wilayah ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kecamatan Singkil mengusulkan pengembangan sektor perikanan melalui optimalisasi potensi lokal, baik untuk perikanan air tawar maupun air laut. Infrastruktur pelabuhan kecil yang rusak pun mendapat perhatian, karena kondisi ini menghambat aktivitas nelayan Singkil.
Pemerintah juga berencana mendorong akses pasar bagi komoditas nelayan dan memberikan pelatihan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien
Sekda Kabupaten Aceh Singkil, Edi Widodo, SKM, M.Kes, dalam pidatonya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa tantangan penurunan anggaran transfer dari pemerintah pusat, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, menuntut pendekatan yang cermat dalam perencanaan.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya. Edi juga mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam menyempurnakan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Integrasi dengan Program Nasional dan Provinsi
Sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi tetap menjadi landasan utama dalam perencanaan Musrenbang Kecamatan Singkil. Dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi, program yang dirancang diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah lokal, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan berskala lebih luas.
“Kami ingin langkah-langkah yang diambil dapat berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang kita bersama,” tutup Edi dalam Musrenbang.
Masyarakat Menggantung Harapan pada Hasil Musrenbang
Berbekal tema besar dan perencanaan matang, masyarakat Singkil berharap bahwa Musrenbang 2025 ini mampu memberikan solusi konkret atas berbagai tantangan yang ada. Dengan landasan rencana yang strategis, pemerintah dan masyarakat berupaya menciptakan masa depan Singkil yang lebih maju, aman, dan sejahtera di tengah tantangan zaman.
Acara ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan visi “Kemakmuran yang Bermartabat.” Kehadiran para pemangku kepentingan yang aktif memberikan saran dan masukan menjadikan Musrenbang ini sebagai langkah awal menuju perubahan berkelanjutan.(*)
Laporan: Khalikul Sakda