Banda Aceh – Zulkifli, Panglima Sagoe Komite Peralihan Aceh (KPA) Beutong Ateuh Banggalang, mengecam keras sikap sejumlah orang yang mengancam untuk mendapatkan proyek di kantor pemerintahan. Menurutnya, tindakan tersebut memalukan dan mencoreng marwah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Menjaga perdamaian itu adalah tugas kami setelah kesepakatan damai. Termasuk juga menjaga marwah pemerintahan Mualem. Apa yang dilakukan itu jelas-jelas mencoreng marwah GAM,” ujar Zulkifli di Banda Aceh, Rabu (13/8), menanggapi video sejumlah orang yang mengamuk di kantor Dinas Perkim Aceh.
Zulkifli menegaskan bahwa bekas kombatan GAM tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Ia meminta agar peristiwa itu diusut untuk mengetahui modus pelaku dan melihat latar belakangnya secara menyeluruh. Menurutnya, kemarahan warga juga bisa muncul akibat kesulitan dalam mengurus kebutuhan di pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak juga aparat pemerintah yang mempersulit urusan-urusan rakyat kecil. Dan itu dapat memantik kemarahan,” jelas Zulkifli.
Selain itu, ia menegaskan seluruh kombatan wajib menjaga pemerintahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem agar tetap stabil dan menjadi model pemerintahan pasca-konflik. Keberhasilan Mualem, kata Zulkifli, adalah simbol keberhasilan seluruh rakyat Aceh.
Kalau memang pelaku benar-benar orang KPA, Zulkifli menyebut itu hanyalah oknum. “KPA tidak pernah mengajarkan anggota, atau memerintahkan, untuk meminta-minta proyek demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Namun Zulkifli juga mengingatkan pemerintah Aceh untuk benar-benar memperhatikan nasib anak yatim, janda korban konflik, dan bekas kombatan. Ia menekankan bantuan harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Masih banyak dari mereka, setelah 20 tahun kesepakatan damai ditandatangani, belum tersentuh bantuan. Kalaupun ada, hanya sekadar dan tidak menaikkan tingkat kesejahteraan,” kata Zulkifli. Ia menambahkan, 20 tahun damai seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh: apa yang sudah dan belum tercapai sesuai isi Perjanjian Damai Helsinki harus segera dipenuhi.
Dengan pernyataan ini, Zulkifli menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial Aceh, sekaligus memastikan hak-hak korban konflik dan kombatan dipenuhi secara adil. (*)
