Tapaktuan – Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) mendesak Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, bersama Wakil Bupati H. Baital Mukadis agar segera melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Desakan ini disampaikan langsung oleh Koordinator GerPALA, Fadhli Irman, menyusul genap enam bulan masa kepemimpinan keduanya pada 17 Agustus 2025 sejak dilantik pada 17 Januari 2025 lalu.
Menurut Irman, secara aturan hukum, Bupati sudah sepenuhnya berwenang mengambil kebijakan mutasi tanpa perlu lagi menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri. Hal ini merujuk pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menegaskan, kepala daerah terpilih dapat melakukan mutasi jabatan setelah enam bulan menjabat. Aturan serupa juga dikuatkan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dipertegas dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
“Sejak tanggal 17 Agustus, Bupati Mirwan tidak lagi terikat kewajiban meminta izin Mendagri untuk mutasi pejabat. Artinya, semua alasan penundaan tidak lagi relevan. Pemerintahan tidak boleh stagnan,” tegas Fadhli Irman, Selasa, 19 Agustus 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, lambatnya proses mutasi justru menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi ini membuka ruang manuver politik, baik bagi elit yang ingin mempertahankan jabatan maupun pihak lain yang berambisi mendapat posisi strategis.
“Di Aceh Selatan, kita kerap melihat jabatan diberikan bukan karena kapasitas, tapi karena aspek memainkan peran politik dan menjilat kekuasaan. Jika pola ini dibiarkan berlarut, visi misi Bupati dan Wakil Bupati akan sulit tercapai,” tambahnya.
Dia melihat, selama ini banyak pejabat yang mulai gusar apakah posisi jabatannya bertahan atau tidak, sehingga berefek kepada kinerja. “Tak jarang seorang pejabat Bupati berpikiran, jika belum dilakukan mutasi untuk apa bekerja maksimal, Toh nanti juga akan diganti. Itu hanya satu contoh kondisi dilema yang menunjukkan bahwa dampaknya tentu akan berpengarung signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Pemimpin yang baik tak boleh berjalan digaris abu-abu yang hanya menghadirkan framing ketidakpastian, apalagi dalam persoalan mutasi dan rotasi. Hal itu dapat berpengaruh kepada kinerja pemerintahan. Jika memang ingin lakukan penyegaran baik itu berupa mutasi atau rotasi langsung saja lakukan, jangan sampai dari bulan ke bulan yang berhembus hanya sebatas isu namun tak pernah terjadi. Pemimpin daerah tidak boleh membiarkan pemerintahan berjalan tertatih dalam ruang tanpa kepastian,” ucapnya.
GerPALA menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah krusial untuk memperkuat pondasi pemerintahan. Penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, integritas, serta rekam jejak kerja yang teruji, bukan sekadar kemampuan merangkai kata manis dan bermain peran dalam sinetron politik birokrasi berjudul ‘asal bapak senang’.
“Untuk level kepala SKPK atau Kepala Dinas, Bupati wajib melakukan jobfit agar jabatan strategis diisi orang yang tepat. Jangan sampai pejabat dengan loyalitas ganda ditempatkan di simpul penting, karena itu hanya akan melahirkan polemik baru dalam tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
