Meulaboh – Ikatan Pelajar Mahasiswa Woyla Raya (Ipelmawar) Meulaboh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat untuk tidak menutup mata terhadap keberadaan PT. Megallanic Garuda Kencana (MGK) yang dinilai belum memberikan kontribusi nyata bagi daerah maupun masyarakat sekitar.
Ketua Umum Ipelmawar, Syahrul, menegaskan bahwa DPRK Aceh Barat jangan hanya menjadi penonton. Sebagai wakil rakyat, DPRK dituntut mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang diduga mengabaikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kewajiban terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau DPRK tidak berani bersikap terhadap PT. MGK, maka patut dipertanyakan keberpihakan mereka kepada rakyat. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan alat politik, sementara perusahaan bebas meraup keuntungan tanpa kontrol,” tegas Syahrul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, berbagai laporan dari masyarakat menunjukkan kekecewaan terhadap operasional PT. MGK. Mulai dari minimnya program CSR, ketidakjelasan kontribusi untuk PAD, hingga kekhawatiran dampak kerusakan lingkungan. Kondisi ini, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ipelmawar menegaskan, DPRK Aceh Barat harus segera memanggil manajemen PT. MGK dan membuka secara transparan apa saja kewajiban perusahaan terhadap daerah. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau pengabaian kewajiban, maka DPRK harus merekomendasikan tindakan tegas, bahkan sampai pada opsi penghentian izin operasi.
“Kami tidak ingin Aceh Barat hanya menjadi ladang eksploitasi perusahaan. Jika DPRK diam, berarti mereka turut melanggengkan ketidakadilan bagi masyarakat. DPRK harus berani menegakkan fungsi pengawasan, bukan justru ikut membiarkan rakyat dikorbankan,” ujar Syahrul.
Ipelmawar menutup dengan peringatan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Jika DPRK Aceh Barat dan pemerintah daerah tidak segera bersikap, maka Ipelmawar bersama masyarakat siap turun ke jalan untuk melakukan aksi.
“Ini bukan ancaman, tapi komitmen perjuangan. Jangan biarkan Aceh Barat jadi korban permainan perusahaan yang hanya mencari untung, sementara rakyat menderita,” tegas Syahrul. (*)
