Banda Aceh – Ketua DPR Aceh Zulfadhli buka suara terkait pemadaman listrik berkepanjangan atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Ia mendesak agar PT PLN (Persero) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan dan menuntut adanya penjelasan terbuka kepada publik.
“Kondisi pemadaman sudah lebih dari 12 jam di sejumlah wilayah. Namun, PLN tidak memberikan penjelasan situasi yang ada,” kata Zulfadhli dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).
Zulfadhli menyoroti bahwa blackout kali ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tapi sudah berdampak pada sektor vital seperti pelayanan kesehatan, UMKM, dan perkantoran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak laporan masyarakat terkait kerusakan alat elektronik. Kondisi ini harus jadi tanggung jawab PLN untuk segera mencari jalan keluar,” ujarnya.
Menurutnya, PLN tidak bisa hanya menyampaikan permintaan maaf setiap kali terjadi gangguan listrik tanpa memberikan solusi yang nyata dan terukur. Ia meminta agar PLN segera membuka data soal penyebab blackout, rencana perbaikan, dan garis waktu pemulihan secara transparan.
“Tidak bisa cuma minta maaf, harus ada solusi. Publik butuh kejelasan teknis dan komitmen nyata,” tegas Zulfadhli.
Ia juga menyinggung soal pentingnya jadwal perawatan sistem listrik yang terencana dan disosialisasikan secara jelas ke masyarakat. Selain itu, Zulfadhli menilai kompensasi harus diberikan jika terbukti ada kerugian masyarakat akibat kelalaian PLN.
“DPR Aceh akan segera memanggil manajemen PLN di Aceh untuk memberikan penjelasan resmi. Ini harus jadi perhatian serius. Blackout seperti ini sudah berulang kali terjadi. Seolah PLN tidak punya rencana cadangan. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN belum memberikan pernyataan resmi terkait pemadaman yang dikeluhkan masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Aceh.
