Banda Aceh, Senin (1/9/2025) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, mengusulkan agar Aceh memisahkan diri dari Pemerintah Pusat sebagai poin tambahan tuntutan mahasiswa yang disampaikan ke Pemerintah Pusat. Usulan ini disampaikan Zulfadhli, yang akrab disapa Abang Samalanga, menanggapi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRA Banda Aceh pada Senin siang.
“Atau minta poin satu lagi, pisah aja Aceh dari Pusat (Jakarta). Tulis, biar saya teken,” kata Zulfadhli di hadapan massa aksi usai membaca seluruh tuntutan yang mereka sampaikan. Pernyataan itu sempat memicu sorak-sorai dari peserta demo, menunjukkan reaksi beragam terhadap gagasan pemisahan Aceh dari Pusat. Meski demikian, sebagian massa aksi mengingatkan teman-temannya agar tetap fokus pada tuntutan utama dan tidak terprovokasi oleh pernyataan kontroversial tersebut.
Sejumlah anggota DPRA yang menemui massa aksi turun tangan untuk meredakan ketegangan. “Udah, udah,” kata beberapa anggota DPRA saat berusaha menenangkan suasana. Wartawan yang mencoba mengonfirmasi lebih lanjut terkait usulan poin tambahan tersebut, justru diminta Zulfadhli agar menuliskan apa yang telah ia sampaikan di depan massa. “Apa yang ada di situ kalian tulis terus, yang tadi aja ya bahannya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi yang berlangsung di halaman depan Gedung DPRA, peserta demonstrasi juga menantang Ketua DPRA untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan berdampingan dengan bendera Merah Putih. Permintaan tersebut disampaikan Hanafiah, perwakilan dari Muda Seudang Pidie, yang mewakili mahasiswa dan masyarakat Aceh. Hanafiah mempertanyakan nasib bendera yang selama 20 tahun perdamaian belum diperbolehkan berkibar secara resmi. Ia menegaskan, aspirasi rakyat Aceh selama ini belum pernah dihiraukan.
“Kami meminta sikap, keberanian Ketua DPRA untuk mengibarkan bendera ini (Bintang Bulan) sekarang. Kibarkan bendera di tiang sebelah bendera Merah Putih,” tegas Hanafiah di hadapan peserta aksi dan anggota DPRA. Hanafiah bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar menghadapi tentara maupun aparat keamanan.
Aksi unjuk rasa ini digelar oleh Aliansi Rakyat Aceh yang sebelumnya sepakat menyuarakan tuntutan di DPR Aceh pada Senin, 1 September 2025. Selain aspirasi terkait bendera dan status Aceh, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya, termasuk aspirasi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang menuntut reformasi di tubuh Polri dan DPR RI.
Demonstrasi berlangsung damai meski sempat memanas sesaat. Pihak DPRA berupaya menjaga komunikasi dengan peserta aksi untuk memastikan ketertiban, sementara massa aksi terus menegaskan tuntutan mereka agar aspirasi Aceh dan mahasiswa dapat diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. (*)
