Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, meminta seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh, kecuali Wali Kota Banda Aceh dan Wali Kota Sabang, untuk segera mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di daerah masing-masing.
Permintaan itu tertuang dalam surat resmi Gubernur Aceh Nomor 500.10.25/2565 tertanggal 11 Maret 2025. Salinan surat tersebut diperoleh pada Sabtu malam, 4 Oktober 2025.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah provinsi dalam menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), terutama tambang emas yang selama ini cukup marak di wilayah-wilayah pedalaman Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal ini sejalan dengan program 100 hari Gubernur Aceh untuk tersedianya WPR komoditas emas yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” tulis Mualem dalam surat tersebut.
Mualem menegaskan bahwa penetapan WPR penting dilakukan sebagai payung hukum dan jaminan kepastian lingkungan bagi masyarakat yang ingin menambang secara legal. Dengan adanya WPR, aktivitas pertambangan rakyat diharapkan tidak lagi menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, atau persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam surat itu juga dijabarkan sejumlah dasar hukum, di antaranya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 23 dalam undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan WPR.
Gubernur meminta agar setiap pemda mengusulkan lokasi WPR yang memenuhi kriteria sesuai Pasal 22 UU Nomor 3 Tahun 2020. Beberapa di antaranya: lokasi memiliki cadangan mineral sekunder di sungai atau tepian sungai, mengandung cadangan logam pada kedalaman maksimal 100 meter, berada di endapan teras atau sungai purba, memiliki luas maksimal 100 hektar, serta menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
Mualem juga menekankan bahwa pengusulan ini adalah upaya memberikan ruang legal bagi masyarakat agar dapat melakukan penambangan secara resmi, aman, dan berkelanjutan ke depannya.
