13 Ekskavator Bantuan Presiden Dikerahkan untuk Normalisasi Sungai Aih Bobo, Pemerintah Tinjau Efektivitas Pekerjaan di Blangkejeren

Detik Aceh

- Writer

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:33 WIB

5044 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES | Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H., selaku Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, meninjau langsung lokasi pekerjaan normalisasi Sungai Aih Bobo di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Rabu (21/10/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan penanganan banjir berjalan sesuai rencana, terutama setelah pemerintah pusat melalui bantuan Presiden Prabowo Subianto mengerahkan dukungan alat berat ke wilayah tersebut.

Dalam peninjauan itu, Guslin didampingi perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta jajaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Dari unsur daerah, hadir Sekretaris Daerah Irwansyah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta sejumlah pejabat terkait yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur di Gayo Lues. Kehadiran rombongan gabungan pusat dan daerah itu menunjukkan bahwa penanganan Sungai Aih Bobo menjadi salah satu prioritas dalam upaya mengurangi dampak banjir berulang di kawasan tersebut.

Saat ini, sekitar 13 unit ekskavator telah beroperasi di lokasi untuk mendukung pekerjaan normalisasi sungai. Alat berat tersebut dikerahkan untuk mengeruk endapan, memperbaiki alur sungai, dan membuka kembali kapasitas tampung air agar aliran menjadi lebih lancar ketika hujan deras turun. Normalisasi ini menjadi penting karena Sungai Aih Bobo selama beberapa waktu terakhir kerap meluap dan memicu gangguan pada aktivitas warga, termasuk ancaman terhadap akses transportasi dan permukiman di sekitarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Banjir yang berulang di kawasan Blangkejeren dan wilayah lain di Gayo Lues selama ini bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi warga. Ketika sungai meluap, genangan air dapat melumpuhkan sejumlah ruas jalan dan membuat aktivitas harian warga terganggu. Karena itu, pekerjaan normalisasi dipandang sebagai langkah penting untuk menekan risiko bencana sekaligus menjaga kesinambungan aktivitas masyarakat di daerah rawan banjir.

Dukungan alat berat yang kini beroperasi disebut sebagai bagian dari bantuan Presiden untuk mempercepat penanganan bencana dan pemulihan daerah terdampak. Melalui pengerahan ekskavator tersebut, pekerjaan yang semula memerlukan waktu lebih lama diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih terukur. Pemerintah pusat menempatkan pekerjaan ini sebagai bagian dari strategi pemulihan yang tidak hanya menyasar penanganan darurat, tetapi juga pencegahan agar banjir tidak terus berulang dengan dampak yang sama dari waktu ke waktu.

Peninjauan langsung yang dilakukan Brigjen Guslin juga menjadi bentuk pemantauan terhadap efektivitas pemanfaatan bantuan. Di lapangan, keberadaan alat berat harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, mulai dari titik-titik yang mengalami sedimentasi parah hingga bagian sungai yang berpotensi menjadi hambatan aliran air. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis di lapangan menjadi faktor penentu agar hasil pekerjaan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain untuk memperbaiki aliran Sungai Aih Bobo, normalisasi ini juga diharapkan dapat memberi rasa aman bagi warga yang tinggal di bantaran sungai maupun yang bergantung pada akses jalan di sekitarnya. Warga setempat berharap pekerjaan yang sedang berjalan tidak berhenti pada tahap pengerukan semata, tetapi juga diikuti dengan upaya pemeliharaan dan pengawasan agar kondisi sungai tetap stabil dalam jangka panjang. Dengan begitu, ancaman luapan air dapat ditekan dan masyarakat tidak lagi dihantui kekhawatiran setiap kali curah hujan meningkat.

Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada dukungan pemerintah pusat ini. Bagi Gayo Lues, normalisasi Sungai Aih Bobo bukan hanya soal memperbaiki saluran air, tetapi juga bagian dari upaya melindungi keselamatan warga, menjaga konektivitas wilayah, dan memastikan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan normal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus berlanjut hingga seluruh pekerjaan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur di Gayo Lues benar-benar tuntas. (Abdiansyah)

Berita Terkait

Retribusi RSUD Gayo Lues Turun 11,45 Persen, BPK: Apakah Pasien RSUD Gayo Lues Menurun atau Retribusinya Tidak Dipungut?
BPK Ungkap 3 ASN PTDH Gayo Lues Terima Gaji, THR, dan Gaji Ke-13, Ke Mana Pengawasan Kepala SKPK Gayo Lues Selama Ini?
TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues
Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues
Jamwas Kejagung Didesak Tegur Kejari Gayo Lues: Terima Hibah Rutin Pemda di Tengah Temuan Dokumen Bolong BPK
Anggaran Herbisida Gayo Lues Tembus Rp1,94 Miliar, Seluruh Harga Dipatok Mentok Standar SSH
Ratusan Rumah Terendam Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Hadir untuk Pemulihan Permukiman
Jembatan Gantung Pintu Rime Lumpuh Total Usai Diterjang Banjir Bandang, Warga Desa Pertik Pining Terisolasi dan Akses Antar Dusun Terputus

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 03:37 WIB

Tambang Emas Ilegal Kluet Tengah Menggeliat, Dugaan Setoran Alat Berat dan Aliran BBM Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:46 WIB

30 Ekskavator Disebut Beroperasi di Menggamat, Status Tambang Koperasi Sago Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:38 WIB

Galian C di Kluet Jadi Sorotan, Warga Khawatir Perubahan Aliran Sungai

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:57 WIB

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Memanas, Ketua DPRK Aceh Selatan Dinilai Tak Konsisten

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:56 WIB

Sorot Rekomendasi DPRK Soal Perusahaan Tambang Samadua, GerPALA : “Tak Ada Power, Nggak Jelas Poin”

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:28 WIB

Mahasiswa UTU Tegas Menolak Rencana Tambang di Kecamatan Samadua demi Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Masa Depan Masyarakat

Selasa, 23 Juni 2026 - 02:46 WIB

Demi Kemaslahatan Rakyat dan Realisasi Visi-Misi, Anggota DPRK Aceh Selatan Dukung Bupati Segera Usulkan WPR

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:34 WIB

Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Resmi Terima SK dari Pemkab Aceh Selatan, Siap Bangkit dan Perkuat Peran Mahasiswa

Berita Terbaru