Kuasa Hukum Yakarim Munir Tegaskan Kliennya Tempuh PK, Dodi Candra: “Perkara Ini Lebih Tepat Ranah Perdata

SYAHBUDDIN PJ

- Writer

Selasa, 4 Agustus 2026 - 17:41 WIB

50359 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Singkil –detikaceh.com. Menyusul pemberitaan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Yakarim Munir setelah putusan kasasi Mahkamah Agung, tim kuasa hukum Yakarim Munir melalui Dodi Candra, SH., MH. menyampaikan tanggapan resmi. Menurutnya, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun tetap memiliki pandangan hukum yang berbeda terhadap pokok perkara.

Dodi Candra menegaskan bahwa putusan kasasi bukanlah akhir dari seluruh upaya hukum yang tersedia. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kliennya masih memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung apabila memenuhi syarat yang ditentukan.

“Kami menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses peradilan. Namun sebagai kuasa hukum, kami berpendapat bahwa terdapat kekhilapan atau kekeliruan dalam menilai substansi perkara. Menurut analisis kami, perkara ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata daripada tindak pidana,” ujar Dodi Candra kepada media.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dodi, selama persidangan telah terungkap adanya hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara para pihak. Fakta tersebut, menurutnya, menjadi salah satu dasar yang memperkuat keyakinan tim pembela bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata.

Ia juga menjelaskan bahwa terdapat keterangan ahli yang telah disampaikan di persidangan dan, menurut penilaiannya, mengarah pada adanya hubungan hukum keperdataan. Selain itu, pihaknya mengaku telah memperoleh novum atau bukti baru yang akan dijadikan dasar dalam permohonan Peninjauan Kembali.

“Klien kami telah menyampaikan adanya bukti baru yang menurut kami memiliki relevansi dan dapat memberikan perspektif berbeda terhadap perkara ini. Novum tersebut akan kami ajukan melalui mekanisme PK sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Dodi menegaskan bahwa pengajuan PK merupakan hak hukum setiap terpidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pihaknya berharap Mahkamah Agung nantinya dapat kembali menilai seluruh fakta hukum, alat bukti, serta novum yang akan diajukan secara objektif.

“Kami percaya proses hukum harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, kami berharap permohonan PK nantinya dapat diperiksa secara cermat sehingga seluruh fakta hukum dapat dinilai secara utuh,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Dodi Candra mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses hukum yang masih berlangsung serta tidak terburu-buru membentuk opini sebelum seluruh upaya hukum yang tersedia selesai ditempuh.

“Kami memohon kepada masyarakat agar tetap menghormati proses hukum. Biarkan mekanisme peradilan bekerja hingga tuntas. Kami tetap optimistis keadilan dapat diperoleh melalui jalur hukum yang tersedia,” tutup Dodi Candra.

Redaksi: 1Kabar.com
Penulis: Syahbudin Padang

Berita Terkait

Jika Polisi Bisa Lacak Transfer Rp10 Juta, Mengapa Polisi Tidak Bisa Lacak Gudang dan Jaringan Rokok Ilegal yang Jauh Lebih Besar?
Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran
Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian
Nama Baiknya Dicemarkan dan Menyebar Narasi Hoax, RY akan Laporkan Akun TikTok Suara Bicara ke Polda Riau
Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
Polisi Bersama Masyarakat” Jangan Sekadar Slogan, Kaperwil Mitrapol Aceh Minta Bapak Kapolda Usut Dugaan Oknum FD Polairud Soal Permintaan “Uang Tebusan”!?
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
MUSWIL RAPI KE-VII Aceh Barat Diwarnai Polimik,RAPI Provinsi Aceh Siapkan Langkah Organisasi

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 01:53 WIB

Retribusi RSUD Gayo Lues Turun 11,45 Persen, BPK: Apakah Pasien RSUD Gayo Lues Menurun atau Retribusinya Tidak Dipungut?

Sabtu, 14 November 2026 - 00:45 WIB

BPK Ungkap 3 ASN PTDH Gayo Lues Terima Gaji, THR, dan Gaji Ke-13, Ke Mana Pengawasan Kepala SKPK Gayo Lues Selama Ini?

Kamis, 12 November 2026 - 14:12 WIB

TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Kamis, 12 November 2026 - 13:52 WIB

Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Rabu, 11 November 2026 - 07:41 WIB

Jamwas Kejagung Didesak Tegur Kejari Gayo Lues: Terima Hibah Rutin Pemda di Tengah Temuan Dokumen Bolong BPK

Senin, 9 November 2026 - 23:45 WIB

Anggaran Herbisida Gayo Lues Tembus Rp1,94 Miliar, Seluruh Harga Dipatok Mentok Standar SSH

Minggu, 8 November 2026 - 17:38 WIB

Ratusan Rumah Terendam Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Hadir untuk Pemulihan Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 13:56 WIB

Jembatan Gantung Pintu Rime Lumpuh Total Usai Diterjang Banjir Bandang, Warga Desa Pertik Pining Terisolasi dan Akses Antar Dusun Terputus

Berita Terbaru