Jembatan Mangkrak di Subulussalam, Negara Rugi Rp253 Juta Denda Tak Ditagih dan Jaminan Pelaksanaan Tak Diklaim

Detik Aceh

- Writer

Minggu, 1 November 2026 - 05:18 WIB

50132 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUBULUSSALAM – Pembangunan Jembatan Jalan Durian di Dusun Melati, Kampong Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, berakhir dengan putus kontrak dan meninggalkan kerugian keuangan negara serta infrastruktur yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.

Proyek dengan nilai kontrak Rp2.386.925.000,00 itu dikerjakan oleh CV AK. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh, pekerjaan mengalami keterlambatan hingga 132 hari sebelum akhirnya diputus kontrak. Realisasi fisik baru mencapai 56,31 persen dan realisasi keuangan 50,75 persen atau sebesar Rp1.211.364.437,00, dengan kondisi jembatan yang masih berupa rangka beton dan besi yang terendam genangan.

Temuan krusialnya bukan hanya pada keterlambatan, melainkan pada pembiaran sanksi. BPK mencatat denda keterlambatan yang wajib dipotong atau disetorkan penyedia mencapai Rp253.745.180,18. Angka itu diperoleh setelah menghitung hari keterlambatan selama 118 hari, yaitu 132 hari dikurangi 14 hari masa tanggap darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Kota Subulussalam yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 100.3.3.3/217/2025 terhitung sejak 27 November hingga 10 Desember 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan formula sesuai kontrak, 1/1000 dikali 118 hari dikali nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp2.150.382.882,88, denda sebesar Rp253,7 juta itu seharusnya menjadi hak pemerintah kota. Namun hingga pemeriksaan dilakukan, denda tersebut belum ditagih. Selain itu, klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp119.346.300,00 juga belum dilakukan penagihan.

BPK dalam laporannya yang dipublikasikan pada edisi 30 Oktober 2026 dengan Nomor LHPK 13.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 menegaskan penyebab kegagalan ini. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran dinilai kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya memedomani ketentuan dalam kontrak.

Jika ditarik dalam koridor hukum, kelalaian ini adalah pelanggaran berlapis terhadap regulasi pengadaan.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat 2 dan Pasal 79 ayat 4 secara tegas mengatur bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan pemutusan kontrak tidak menghapuskan kewajiban penyedia membayar denda serta pemberian jaminan pelaksanaan wajib dicairkan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi mengatur bahwa kegagalan bangunan akibat kelalaian penyedia dan pengawas wajib diikuti sanksi administratif dan finansial.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 20 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap kekurangan penerimaan negara atau daerah akibat kelalaian pejabat pengelola keuangan merupakan kerugian keuangan negara yang wajib ditindaklanjuti.

Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 dan Pasal 144 mewajibkan Pengguna Anggaran dan PPK melakukan pengendalian dan penagihan atas hak tagih daerah berupa denda dan jaminan.

Akibat dari kelalaian ini sangat jelas. Jembatan Jalan Durian Dusun Melati belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Rundeng, akses warga terputus, dan di sisi keuangan, Pemerintah Kota Subulussalam kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp253.745.180,18 dari denda keterlambatan ditambah Rp119.346.300,00 dari jaminan pelaksanaan yang tidak diklaim.

Ini bukan sekadar proyek terlambat. Ini adalah potret buruknya tata kelola konstruksi di daerah. Ketika PPK dan Plt. Kepala DPUPR tidak cermat mengawasi, yang dirugikan adalah rakyat. Jembatan mangkrak, uang rakyat menguap, dan kontraktor yang wanprestasi dibiarkan tanpa sanksi tegas. (TIM)

Berita Terkait

Akomodasi Perjalanan Dinas 28 SKPK Subulussalam Lampaui Standar Perpres, BPK Catat Lebih Bayar Rp122,6 Juta
Jembatan Jalan Durian Subulussalam Mangkrak 56 Persen, BPK: Ke Mana Perginya Anggaran Rp1,2 Miliar di Subulussalam?
Sambut HUT Brimob ke-81, Brimob Aceh Bagikan Paket Sembako untuk Warga Sekitar Mako Kompi
Di Tengah Banjir Desa Danau Tras, Brimob Aceh Turun Langsung Membantu Warga Dan Pengendara
Dialog Kebudayaan Subulussalam Perkuat Persaudaraan, Tokoh Adat Ajak Semua Pihak Lestarikan Warisan Leluhur
Aksi Nyata Polri! Satlantas Polres Subulussalam Bagikan Masker demi Kesehatan Pengguna Jalan
Tegur Suami Bermesraan dengan Perempuan Lain, Istri Sah Jadi Korban Penganiayaan di Subulussalam
VIRAL! Aksi Sederhana Mantan Wali Kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang SE Hadir di Pesta Masyarakat Penanggalan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:09 WIB

BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.

Jumat, 20 November 2026 - 01:23 WIB

Operasional Kepdes dan ATK Buntul Bemem Rp366 Juta dalam Lima Tahun, APH Didesak Bongkar Rincian yang Disembunyikan di Balik Kata Dan Lain-Lain

Senin, 16 November 2026 - 23:43 WIB

Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran

Jumat, 13 November 2026 - 18:23 WIB

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku

Kamis, 12 November 2026 - 01:18 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Minggu, 8 November 2026 - 15:33 WIB

Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:03 WIB

Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

Berita Terbaru