Lhokseumawe – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pase menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Lhokseumawe, Senin (1/9/2025). Massa menuntut sejumlah kebijakan pemerintah dan aparat keamanan segera dievaluasi.
Pantauan di lokasi, sekitar pukul 13.34 WIB ribuan massa mulai memadati Jalan Merdeka, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total. Aksi dikawal ketat lebih dari 900 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, serta petugas medis.
Selama demonstrasi, mahasiswa sempat berusaha memasuki halaman kantor DPRK, namun berhasil dihalangi oleh barisan aparat yang berjaga di depan pagar utama.
Dalam orasinya, massa menuntut reformasi di tubuh Polri dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka juga menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), penambahan empat batalyon di Aceh, serta mengecam tindakan kriminalisasi terhadap pers.
Selain itu, mahasiswa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Lhokseumawe, menentang rencana “penulisan ulang” sejarah Indonesia, mendesak pencopotan Menteri Fadli Zon, serta menolak rencana kenaikan tunjangan DPR.
Aksi ini menunjukkan partisipasi aktif mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah dan penegakan hukum di Aceh. Aparat kepolisian terus memastikan jalannya demonstrasi tetap aman dan tertib, serta mengimbau para peserta untuk menyampaikan pendapat secara damai dan sesuai aturan. (*)