BANDA ACEH — Dana Desa Pepelah, Kabupaten Gayo Lues, beranggaran Rp399.257.000 pada Tahun Anggaran 2026. Yang tercatat tersalurkan di aplikasi JAGA baru Rp159.702.800, yakni penyaluran tahap 1. Sisanya Rp239.554.200 belum terurai, belum tercatat, dan belum bisa dilacak. Tetapi pengecekan ke Badan Keuangan Kabupaten Gayo Lues menunjukkan Dana Desa Pepelah sudah cair dua tahap, alias sudah cair semua. Seluruh desa di Gayo Lues pun sudah cair dua tahap. Dua versi ini bertabrakan. JAGA mengatakan baru Rp159,7 juta. Badan Keuangan mengatakan sudah Rp399,2 juta. Mana yang benar?
Data JAGA yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan terakhir diperbarui pada 1 Oktober 2026 menampilkan angka itu dengan jelas. Nilai anggaran Rp399.257.000, tersalurkan Rp159.702.800, status desa tertinggal. Tidak ada penyaluran tahap 2 di JAGA. Tidak ada uraian kegiatan, tidak ada volume, tidak ada output, tidak ada keterangan, tidak ada realisasi. Kolom-kolom itu kosong. Jika yang terealisasi baru Rp159.702.800, maka yang belum terealisasi Rp239.554.200. Ke mana Rp239,5 juta itu? Apakah masih di kas daerah, sudah cair tetapi tidak dicatat, atau sudah dipakai tetapi tidak dilaporkan?
Sebaliknya, jika klaim Badan Keuangan benar bahwa dana sudah cair semua, maka pertanyaannya jauh lebih tajam. Mengapa JAGA masih menampilkan hanya Rp159.702.800? Mengapa tahap 2 sebesar Rp239.554.200 tidak tampil? Apakah tahap 2 dicairkan tanpa dokumen yang lengkap sehingga tidak berani ditampilkan? Apakah ada pencairan tanpa dasar yang sah?
Kekosongan itu semakin genting karena saat ini wilayah Pepelah terkena bencana banjir hidrometeorologi. Warga yang kebanjiran butuh jawaban paling mendasar: ke mana Dana Desa yang sudah cair itu dipakai? Apakah Rp159.702.800 yang terealisasi itu sudah dipakai untuk kegiatan yang bisa dilihat warga? Apakah Rp239.554.200 yang belum terurai itu sudah dipakai untuk mitigasi, drainase, tanggul, jalan evakuasi, atau bantuan darurat? Atau justru tidak ada sama sekali kegiatan mitigasi yang dibiayai, sehingga ketika banjir datang warga dibiarkan tanpa perlindungan yang seharusnya bisa dibangun dari Dana Desa itu?
Karena itulah kini muncul desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan ini. Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Polres Gayo Lues diminta turun, memeriksa dokumen pencairan tahap 1 dan tahap 2, memeriksa selisih Rp239.554.200 antara data JAGA dan data Badan Keuangan, memeriksa RKPDes, APBDes, laporan realisasi, bukti pertanggungjawaban, dan bukti fisik di lapangan. Ketika selisih ratusan juta tidak bisa dijelaskan dan uang sudah diklaim cair penuh tanpa uraian yang bisa diawasi, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan klarifikasi administratif. Ia harus dijawab dengan pemeriksaan hukum.
Padahal regulasi sudah sangat tegas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 dan Pasal 26, menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, dan kepala desa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan informasi penggunaan anggaran adalah informasi publik yang wajib tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 dan Pasal 40, mewajibkan pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi dan menginformasikannya kepada masyarakat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa menegaskan penyaluran harus didasarkan pada dokumen persyaratan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penggunaannya harus dipublikasikan. Ketika tahap 1 tidak disertai uraian dan tahap 2 tidak tampil di JAGA tetapi diklaim sudah cair, publik berhak meragukan apakah dokumen itu benar-benar diverifikasi.
Kaitan bencana mempertegas kewajiban itu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 dan Pasal 6, menegaskan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menegaskan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk infrastruktur pengurang risiko banjir hidrometeorologi. Jika Dana Desa sudah cair, apakah ada mitigasi banjir yang dibiayai, atau tidak ada sama sekali?
Dari sisi hukum, desakan agar APH mengusut memiliki dasar kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3, menegaskan setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri atau menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Jika Rp159.702.800 cair tanpa uraian dan Rp239.554.200 diklaim cair tanpa jejak di JAGA, APH berwenang memeriksa apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kegiatan fiktif, mark-up, atau penggelapan.
Pemerintah Desa Pepelah, Badan Keuangan Kabupaten Gayo Lues, dan Pemkab Gayo Lues kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih kesalahan input. Kegiatan apa yang dibiayai dari Rp159.702.800 yang terealisasi itu? Di mana bukti fisiknya? Ke mana Rp239.554.200 yang belum terurai itu, sudah cair atau belum, sudah dipakai atau belum, untuk kegiatan apa? Apakah ada mitigasi banjir yang dibiayai? Kapan uraian itu dilengkapi di JAGA? Apa langkah tanggap darurat untuk warga yang kini terdampak banjir?
Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan dokumen terbuka dan selama APH belum turun memeriksa selisih Rp239.554.200 itu, Dana Desa Pepelah akan tetap tercatat sebagai uang yang diklaim sudah cair semua tetapi hanya Rp159,7 juta yang bisa dilihat di JAGA, di tengah banjir yang melanda wilayah itu. (TIM)




































