emuan BPK di Dinas Pendidikan Aceh Tenggara: Rp8,9 Miliar Rehab dan Pembangunan Sekolah Salah Pos Anggaran

Detik Aceh

- Writer

Sabtu, 21 November 2026 - 04:25 WIB

5043 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ACEH TENGGARA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara merealisasikan Rp6.170.960.000 dengan kewajiban Rp2.811.792.000 untuk rehab pembangunan dan rehab pagar, RKS, dan bangunan lainnya. Totalnya Rp8.982.752.000. Kegiatan itu dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Padahal rehab itu menambah masa manfaat, menambah kapasitas, meningkatkan kualitas, dan menambah volume fisik bangunan. Secara substansi, ia seharusnya dianggarkan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rehab pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah bukan belanja habis pakai. Ketika bangunan sekolah direhab dengan menambah bangunan baru, maka bangunan itu menjadi aset tetap. Ketika dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka bangunan itu tidak dikapitalisasi. Ia habis di atas kertas, padahal secara fisik ia berdiri sebagai pagar, ruang kelas, dan bangunan sekolah yang direhab. Aset pendidikan Rp8,9 miliar pun terancam hilang dari neraca, di dinas yang seharusnya paling peduli pada aset sekolah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bagaimana mungkin Disdikbud yang mengurusi sekolah tidak memahami perbedaan belanja modal dan belanja barang dan jasa? Bagaimana mungkin rehab pagar dan ruang kelas dicatat sebagai belanja barang? Apakah ini tidak diverifikasi, atau sengaja dibiarkan? Dan jika bangunan sekolah itu tidak dikapitalisasi, ke mana perginya aset Rp8,9 miliar itu? Apalagi ada kewajiban Rp2,8 miliar yang belum dibayar, yang akan membebani APBK berikutnya untuk kegiatan yang penganggarannya saja sudah salah.

BPK menyebut masalah itu disebabkan karena Sekretariat Daerah selaku Ketua TAPK tidak melakukan verifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK sesuai ketentuan, dan Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran tidak menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK sesuai ketentuan. Temuan ini tercantum dalam LHPK BPK Nomor 14.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, yang dipublikasikan pada 13 Agustus 2026.

Padahal regulasi sudah tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 104, menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib dan taat ketentuan, serta DPA-SKPK menjadi dasar pelaksanaan belanja sesuai klasifikasi yang benar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan Pengguna Anggaran menyusun RKA-SKPK berdasarkan klasifikasi yang benar dan TAPK memverifikasi RKA-SKPK dan rancangan DPA-SKPK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 menegaskan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menegaskan pengeluaran yang menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset tetap wajib dikapitalisasi. Ketika Rp8,9 miliar itu dicatat sebagai belanja barang dan jasa, maka PSAP 07 dilanggar dan aset tetap menjadi understated.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mewajibkan setiap aset tetap dicatat, diinventarisasi, dan dilaporkan secara tertib. Bangunan yang tidak dikapitalisasi tidak akan masuk daftar barang milik daerah. Akibatnya, aset itu rawan tidak terawat, rawan berpindah tangan tanpa tercatat, dan rawan hilang dari pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Belanja modal yang dibungkus sebagai belanja barang dan jasa jelas tidak sesuai peruntukan.

Disdikbud Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan dalih salah klasifikasi. Apakah Rp8.982.752.000 itu akan dikoreksi dan dikapitalisasi menjadi aset tetap? Di mana bukti fisik rehab pagar, RKS, dan bangunan sekolah itu? Dari mana kewajiban Rp2,8 miliar itu akan dibayar? Apakah ada sanksi bagi yang tidak memverifikasi dan tidak menyusun RKA-DPA sesuai ketentuan? Dan jaminan apa yang diberikan agar kesalahan yang sama tidak terulang?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab, salah penganggaran Rp8,9 miliar di Disdikbud ini bukan sekadar salah kode rekening. Ia adalah hilangnya aset pendidikan dari neraca dan bukti penganggaran berjalan tanpa verifikasi yang menggigit, di dinas yang mengurusi masa depan anak-anak Aceh Tenggara.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

Temuan BPK: Rp8,9 Miliar Anggaran Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Salah Pos, Bangunan Sekolah yang Menambah Aset Justru Dicatat sebagai Belanja Barang
BPK Bongkar Salah Klasifikasi Dana Beasiswa Aceh Tenggara Rp100 Juta, BPKD Gagal Membedakan Penghargaan Prestasi dan Bantuan Sosial
Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
BPK: Penganggaran Aceh Tenggara Gagal Total, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Barang Dicampuradukkan di Aceh Tenggara
BPK: Disdikbud Aceh Tenggara Rehab Pagar dan RKS Rp8,9 Miliar Salah Anggarkan, Aset Pendidikan Aceh Tenggara Tak Tercatat
BPK Temukan Hibah Rp150 Juta untuk Masjid di Aceh Tenggara Berubah Jadi Transfer ke Desa di Aceh Tenggara
Baitul Mal Agara Dorong Kesadaran Muzakki Berzakat, Infak, dan Wakaf
Safari Subuh Jadi Ruang Kebersamaan, Kapolres Aceh Tenggara Bersama Forkopimda Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:09 WIB

BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.

Jumat, 20 November 2026 - 01:23 WIB

Operasional Kepdes dan ATK Buntul Bemem Rp366 Juta dalam Lima Tahun, APH Didesak Bongkar Rincian yang Disembunyikan di Balik Kata Dan Lain-Lain

Senin, 16 November 2026 - 23:43 WIB

Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran

Jumat, 13 November 2026 - 18:23 WIB

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku

Kamis, 12 November 2026 - 01:18 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Minggu, 8 November 2026 - 15:33 WIB

Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:03 WIB

Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

Berita Terbaru