Kaperwil Mitrapol Aceh Desak Polisi Tertibkan Galian Batu dan Pasir Ilegal Untuk Proyek Pemerintah, BBM Bersubsidi Turut Digunakan!?

ADMIN

- Writer

Sabtu, 21 November 2026 - 15:47 WIB

5015 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH – Kepala Perwakilan Media Mitrapol Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, S.KM., S.H., mendesak aparat penegak hukum di Provinsi Aceh segera menertibkan aktivitas penggalian batu dan pasir yang diduga beroperasi tanpa izin. Ia meminta kepolisian memeriksa seluruh kegiatan galian C yang materialnya digunakan untuk mendukung proyek pemerintah di berbagai daerah. Menurutnya, pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan hukum, bukan justru menjadi celah bagi praktik usaha ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.

 

Teuku Indra menegaskan, setiap kegiatan penggalian batu dan pasir untuk kepentingan komersial wajib memiliki dokumen perizinan yang sah. Karena itu, ia mendorong Kepolisian Aceh memeriksa dokumen izin galian C pada seluruh proyek pemerintah, termasuk lokasi pengambilan material dan sumber pasokan yang digunakan. Bahkan, pekerjaan yang telah selesai pun perlu ditelusuri kelengkapan dokumen perizinannya agar tidak ada aktivitas pengambilan material ilegal yang luput dari pemeriksaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Selain persoalan perizinan, Teuku Indra juga menyoroti adanya indikasi penggunaan BBM ilegal dalam kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut. Ia meminta aparat Penegak hukum untuk segera menelusuri kemungkinan aliran BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas penggalian maupun pengangkutan material. Menurutnya, kendaraan angkutan batu dan pasir yang digunakan untuk kegiatan usaha komersial, termasuk truk pengangkut material, wajib menggunakan BBM sesuai peruntukannya dan tidak memanfaatkan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

 

“Masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh dibangun di atas pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan akibat galian batu dan pasir ilegal. Jika kegiatan itu bersifat komersial, maka seluruh aspek operasionalnya harus mengikuti aturan, termasuk perizinan dan penggunaan BBM,” tegas Teuku Indra.

 

Ia juga meminta Kapolda Aceh mengevaluasi kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim di wilayah yang diduga terdapat aktivitas galian ilegal apabila ditemukan indikasi pembiaran. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek pemerintah. “Jangan ada dusta di antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Teuku Indra menyampaikan bahwa Media Mitrapol Aceh telah mencatat sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dan akan segera menyampaikan laporan kepada pihak berwenang di Polda Aceh agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia berharap penelusuran terhadap izin galian C, sumber material, serta dugaan penyalahgunaan BBM dapat membantu menyelamatkan uang negara, mencegah kerusakan alam, dan memastikan pembangunan di Aceh berlangsung secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.

Berita Terkait

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Disorot, Praktisi Intelijen Desak Bupati Asel dan Gubernur Aceh Tak Bungkam Seribu Bahasa
BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.
Temuan Keras BPK: Rp3,4 Miliar Bansos Nagan Raya Dialihkan ke Akun Barang dan Jasa, Bantuan untuk Warga Rentan Jadi Korban Salah Klasifikasi
Subuh Berjamaah, Kapolres Pidie Ajak Warga Lebih Peduli Keamanan Lingkungan
BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp13,6 Miliar di Nagan Raya, Belanja Hibah Disamarkan Jadi Barang dan Jasa hingga Melanggar PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020
Jangan Hanya Bakar Tenda: Tangkap dan Periksa Bos AT, Sita Ekskavatornya, Usut Jalur BBM dan Penadahnya!
Ketua Urang Tue Siap Jadi Saksi, Bongkar Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Rekayasa Laporan Keuangan Pepelah
Antrean BBM di Pidie Disorot, AJWI Aceh Desak Mabes Polri Turun Usut Dugaan Tambang Emas Ilegal di Geumpang

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:09 WIB

BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.

Jumat, 20 November 2026 - 01:23 WIB

Operasional Kepdes dan ATK Buntul Bemem Rp366 Juta dalam Lima Tahun, APH Didesak Bongkar Rincian yang Disembunyikan di Balik Kata Dan Lain-Lain

Senin, 16 November 2026 - 23:43 WIB

Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran

Jumat, 13 November 2026 - 18:23 WIB

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku

Kamis, 12 November 2026 - 01:18 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Minggu, 8 November 2026 - 15:33 WIB

Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:03 WIB

Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

Berita Terbaru