Suryadi Djamil Desak Polisi Tertibkan Galian C Ilegal, Soroti Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

ADMIN

- Writer

Sabtu, 21 November 2026 - 15:55 WIB

5011 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH – Ketua Umum LSM Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, mendesak jajaran kepolisian di Aceh segera menertibkan aktivitas penambangan batu dan pasir atau galian C yang diduga beroperasi tanpa izin. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh sumber material yang digunakan dalam proyek pemerintah, termasuk proyek yang telah selesai dikerjakan.

 

Menurut Suryadi, pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan praktik usaha ilegal. Setiap aktivitas pengambilan batu dan pasir untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, legalitas sumber material harus menjadi bagian penting dalam pengawasan proyek pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Polisi harus memeriksa dari mana material proyek pemerintah berasal. Jangan sampai uang negara digunakan untuk membiayai pekerjaan yang materialnya diperoleh dari aktivitas galian tanpa izin,” tegas Suryadi.

 

Ia meminta Polda Aceh bersama jajaran Polres memeriksa dokumen perizinan galian C, lokasi pengambilan material, serta perusahaan atau pihak yang memasok kebutuhan proyek pemerintah. Pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap proyek-proyek yang telah selesai agar tidak ada aktivitas pengambilan material ilegal yang luput dari penelusuran.

 

Selain persoalan perizinan, Suryadi turut menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kegiatan penambangan dan pengangkutan material. Ia meminta polisi menelusuri kemungkinan penggunaan BBM subsidi untuk operasional alat berat maupun kendaraan angkutan batu dan pasir yang menjalankan kegiatan usaha komersial.

 

Menurutnya, BBM bersubsidi memiliki peruntukan khusus bagi masyarakat dan sektor yang berhak. Karena itu, dugaan penyimpangan distribusi maupun penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan usaha harus diperiksa secara serius.

 

“Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk mendukung aktivitas usaha yang diduga ilegal. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

 

Suryadi menegaskan, masyarakat mendukung pembangunan di Aceh. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pemerintah maupun pelaksana proyek boleh mengabaikan aturan. Legalitas sumber material, perizinan pertambangan, penggunaan BBM operasional, dan dampak lingkungan harus menjadi perhatian serius.

 

Ia juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres serta Kasat Reskrim di wilayah yang diduga terdapat aktivitas galian ilegal. Evaluasi diperlukan apabila ditemukan indikasi pembiaran atau lemahnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar hukum.

 

Menurut Suryadi, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Apabila hasil pemeriksaan menemukan keterlibatan pemodal, pemasok material, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan proyek, seluruhnya harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Ketua Umum LSM ABA itu menyatakan pihaknya memberi perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah di Aceh yang diduga menjadi lokasi aktivitas galian ilegal. Ia mendorong masyarakat yang memiliki informasi dan bukti agar menyampaikannya kepada aparat penegak hukum, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi.

 

“Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua pihak harus tunduk pada aturan, termasuk mereka yang memasok material untuk proyek pemerintah. Pembangunan harus berjalan secara legal, transparan, dan tidak merugikan negara maupun merusak lingkungan,” tutup Suryadi.

Berita Terkait

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Disorot, Praktisi Intelijen Desak Bupati Asel dan Gubernur Aceh Tak Bungkam Seribu Bahasa
BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.
Temuan Keras BPK: Rp3,4 Miliar Bansos Nagan Raya Dialihkan ke Akun Barang dan Jasa, Bantuan untuk Warga Rentan Jadi Korban Salah Klasifikasi
Subuh Berjamaah, Kapolres Pidie Ajak Warga Lebih Peduli Keamanan Lingkungan
BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp13,6 Miliar di Nagan Raya, Belanja Hibah Disamarkan Jadi Barang dan Jasa hingga Melanggar PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020
Jangan Hanya Bakar Tenda: Tangkap dan Periksa Bos AT, Sita Ekskavatornya, Usut Jalur BBM dan Penadahnya!
Ketua Urang Tue Siap Jadi Saksi, Bongkar Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Rekayasa Laporan Keuangan Pepelah
Antrean BBM di Pidie Disorot, AJWI Aceh Desak Mabes Polri Turun Usut Dugaan Tambang Emas Ilegal di Geumpang

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 03:09 WIB

BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.

Jumat, 20 November 2026 - 01:23 WIB

Operasional Kepdes dan ATK Buntul Bemem Rp366 Juta dalam Lima Tahun, APH Didesak Bongkar Rincian yang Disembunyikan di Balik Kata Dan Lain-Lain

Senin, 16 November 2026 - 23:43 WIB

Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran

Jumat, 13 November 2026 - 18:23 WIB

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku

Kamis, 12 November 2026 - 01:18 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh

Selasa, 10 November 2026 - 23:34 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Minggu, 8 November 2026 - 15:33 WIB

Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:03 WIB

Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

Berita Terbaru