Banda Aceh – Bendera putih berkibar di sejumlah titik di jalan-jalan utama dan pemukiman warga di berbagai wilayah Aceh. Dari Aceh Timur, Langsa, Lhokseumawe, hingga Aceh Tamiang, warna putih mendominasi pemandangan di sepanjang jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan. Di antara lalu lalang kendaraan dan sisa-sisa banjir, bendera-bendera itu tidak melambai sebagai simbol damai atau kemenangan, melainkan tanda masyarakat menyerah di tengah bencana yang belum menunjukkan tanda akan berakhir.
Sudah tiga pekan lebih sejak banjir besar melanda sebagian besar wilayah pesisir timur dan tengah Provinsi Aceh. Ribuan rumah terendam, akses antarwilayah terputus, dan aliran listrik padam selama berminggu-minggu. Bantuan dari pemerintah pun datang secara terbatas, tak mampu menjangkau seluruh titik terdampak yang sebagian besar terisolasi akibat jalan rusak dan jembatan runtuh. Kondisi tersebut mendorong warga untuk mengibarkan bendera putih sebagai bentuk seruan darurat, permintaan pertolongan, dan ekspresi kepasrahan atas situasi yang mereka hadapi.
Bendera-bendera itu mulai muncul sejak pertengahan Desember, ketika hujan deras yang mengguyur selama berhari-hari menyebabkan puluhan sungai meluap dan menggenangi ratusan desa. Di Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, seorang warga bernama Bahtiar menyampaikan bahwa pengibaran bendera putih dilakukan secara spontan oleh masyarakat karena merasa sudah tak sanggup menangani dampak banjir dengan kemampuan sendiri. Ia mengatakan bahwa kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih, hingga selimut dan obat-obatan sangat kurang. Ia menambahkan, “Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengakuan serupa datang dari warga lainnya, Zamzami, yang menyebut bahwa bendera putih merupakan simbol nyata dari keputusasaan. “Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” ujar Zamzami. Di sejumlah titik, warga bahkan membangun dapur umum secara swadaya, bergotong royong menyediakan makanan untuk sesama yang kehilangan tempat tinggal. Namun keterbatasan bahan pangan membuat banyak dapur umum itu kini tak lagi beroperasi secara maksimal, sementara rasa lapar terus menghantui para pengungsi.
Seiring makin luasnya pengibaran bendera putih, tekanan terhadap pemerintah pusat untuk bergerak lebih cepat pun terus meningkat. Gerakan Rakyat Aceh Bersatu menyampaikan ultimatum bahwa jika tak ada langkah konkret dari pemerintah pusat, maka rakyat akan melakukan aksi turun ke jalan. Juru bicara gerakan tersebut, Masri, menyampaikan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Menurutnya, tanpa langkah tersebut, masyarakat akan terus dibiarkan bertahan dalam kondisi darurat tanpa kepastian bantuan yang memadai.
Masri menyebut bahwa seluruh gerakan sipil di Aceh, mulai dari Langsa hingga Lhokseumawe, akan bersatu menggalang aksi pada 16 Desember mendatang. Tujuan dari desakan itu adalah agar pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan logistik dalam skala besar, termasuk mengaktifkan komponen cadangan nasional seperti militer dan tim penyelamat, serta distribusi dari udara bila akses darat tak memungkinkan. Ia menegaskan bahwa bendera putih bukan semata simbol kepasrahan, tetapi juga seruan agar dunia internasional turut mendengar kondisi darurat yang tengah terjadi.
Di sisi lain, kondisi kelistrikan dan distribusi energi juga memperparah keadaan. Mantan Sekretaris Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias yang kini menjadi Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ampon Man, menjelaskan bahwa masyarakat hidup dalam ketidakpastian selama berminggu-minggu tanpa listrik maupun akses komunikasi, bahkan di daerah yang semestinya aman seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Ia menyoroti lambannya pemulihan layanan dasar serta krisis bahan bakar minyak dan elpiji yang berujung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tidak tampak pengerahan pasukan penyelamat secara besar-besaran seperti saat tsunami tahun 2004, padahal skala bencana kali ini juga kompleks dan meluas. Belum ada pemetaan kerusakan yang menyeluruh untuk digunakan sebagai dasar relokasi dan proses rekonstruksi. Ia juga mengkritik minimnya peran lembaga teknis yang seharusnya bergerak cepat mendukung evakuasi dan pemulihan. Pertamina baru mulai melancarkan distribusi BBM pada hari ke-10 pascabencana, sedangkan PLN merespons masih dengan mekanisme normal, tanpa solusi darurat seperti pengiriman generator ke lokasi terdampak.
Meski demikian, Ampon Man menyampaikan apresiasi terhadap Badan Pangan Nasional dan Bulog yang bergerak cepat menjaga ketersediaan logistik pangan untuk sejumlah posko bencana. Namun, ia menekankan bahwa bantuan pangan saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah-langkah sistematis untuk memberikan kepastian pemulihan jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera mendata jumlah kerusakan, lahan warga yang terdampak, serta rumah yang hancur. Selain itu, penting bagi pemerintah memberi jaminan pemulihan ekonomi bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada sektor pertanian, perdagangan mikro, dan pekerjaan informal lainnya yang kini lumpuh total.
Bendera putih yang berkibar di seluruh Aceh menjadi penanda krisis multidimensi. Apa yang disuarakan warga tidak semata-mata soal bantuan logistik, tetapi juga peringatan bahwa ada kegentingan yang tidak ditangani secara serius. Masyarakat hanya meminta satu hal: hadirnya negara dalam bentuk paling nyata di tengah penderitaan mereka. Ketika bendera putih berkibar, bukan semata karena mereka tak punya pilihan, tetapi karena mereka ingin didengar.***
