BANDA ACEH | Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut jumlah rumah warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di Aceh terus bertambah dan kini diperkirakan telah menembus angka 200 ribu unit. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari data resmi sebelumnya dan menurut Mualem kemungkinan besar masih akan terus bertambah seiring laporan terbaru dari berbagai daerah.
“Aceh saja mungkin sudah 200 ribu semuanya, belum lagi Padang dan Sumut. Aceh kan tiap hari laporannya tambah,” kata Mualem saat berkunjung ke Gayo Lues untuk meninjau lokasi bencana sekaligus mengantar bantuan, Sabtu (20/12/2025).
Mualem berharap pemerintah pusat menambah jumlah pembangunan hunian bagi para korban bencana. Saat ini, program pembangunan hunian sementara (huntara) yang dirancang pemerintah pusat menargetkan pembangunan 36.328 unit di provinsi Aceh. Sementara secara nasional, total hunian yang disiapkan untuk korban bencana di Pulau Sumatra sebanyak 44.045 unit yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Rinciannya, 36.328 unit di Aceh, 5.158 unit di Sumut, dan 2.559 unit di Sumbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan layak huni bagi warga yang terdampak. Dari data terbaru posko tanggap darurat bencana Aceh per Minggu (21/12), tercatat sebanyak 119.219 rumah warga rusak akibat bencana banjir dan longsor. Selain itu, 260 unit kantor, 631 tempat ibadah, 452 sekolah, 502 pondok pesantren, serta 192 fasilitas kesehatan seperti RS dan puskesmas ikut terdampak.
Tidak hanya bangunan rusak, infrastruktur transportasi dan sektor pertanian juga menderita kerusakan parah. Sebanyak 1.098 titik jalan alami kerusakan, 492 jembatan terdampak, dan lebih dari 90.601 hektare sawah tergenang. Bahkan, 23 ribu hektare kebun warga serta 39 ribu hektare tambak juga turut rusak, menambah deretan panjang dampak ekonomi dari bencana tersebut.
Meski begitu, Mualem mengaku bersyukur sudah ada beberapa pihak yang turun tangan membantu pembangunan hunian sementara, baik dari pemerintah pusat maupun donatur swasta. Di antaranya Yayasan Budha Tzu Chi dan Danantara Foundation yang ikut berkomitmen membangun huntara untuk para penyintas.
“Saya rasa buat sementara cukup, tapi untuk keseluruhannya tidak cukup. Kita harap akan ada tambahan lagi,” ujarnya.
Mualem menegaskan saat ini langkah utama pemerintah provinsi bersama kementerian terkait adalah melakukan normalisasi wilayah dan memeriksa lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan huntara. Ia mengaku telah mengerahkan alat-alat berat ke sejumlah wilayah terdampak untuk mempercepat proses tersebut.
“Supaya cepat lah. Memang ini harus kita benahi semua. Semua beko-beko kita kerahkan untuk normalisasi,” kata Mualem.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak awal Desember ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal, sekolah harus diliburkan, akses jalan terputus, dan pangan di sejumlah wilayah terganggu. Pemerintah daerah saat ini masih menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan pendataan kerusakan serta penanganan terhadap korban terdampak. (*)
