Banda Aceh – Aksi demonstrasi damai masyarakat Aceh yang digelar untuk menyuarakan lambatnya respons kemanusiaan pemerintah terhadap bencana banjir dan tekanan sosial baru-baru ini, justru menuai keprihatinan. Warga menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan secara tertib dan tanpa kekerasan, diduga mendapat respons provokatif dari aparat keamanan di lapangan.
Masyarakat menyayangkan pendekatan keamanan yang dinilai berlebihan terhadap aksi yang memperjuangkan isu kemanusiaan. Mereka menilai tindakan tersebut tak hanya kontraproduktif, tapi juga berisiko memperdalam ketidakpercayaan antara rakyat Aceh dan pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan aspirasi secara damai, tanpa kekerasan. Tapi justru malah dihadapkan dengan ketegangan dan intimidasi. Ini sangat kami sesalkan,” ujar perwakilan masyarakat yang ikut dalam aksi, Jumat (25/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan sikap masyarakat menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan aparat bersenjata atau tekanan dari negara, melainkan empati, perlindungan, dan tanggapan nyata terhadap penderitaan warga akibat bencana.
Dalam pernyataan resminya, masyarakat Aceh mendesak Tim Perundingan Pemerintah Indonesia agar tidak menggunakan pendekatan kekuatan dalam merespons demonstrasi dan seruan damai dari rakyat. Mereka mengajukan empat poin penting sebagai refleksi kondisi lapangan dan permintaan serius kepada negara.
Pertama, masyarakat meminta negara dan aparat menahan diri dari penggunaan kekuatan serta mencegah tindakan provokatif yang bisa memicu konflik horizontal. Kedua, masyarakat meminta penghormatan terhadap hak konstitusional warga, termasuk hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.
Ketiga, masyarakat mendesak agar dialog politik yang dilakukan dibangun lewat proses yang terbuka, jujur, dan setara. Dan terakhir, mereka meminta agar penanganan situasi sosial dan politik di Aceh dilakukan melalui pendekatan demokrasi dan kemanusiaan, bukan kekerasan atau tekanan.
“Masyarakat Aceh tidak meminta kekerasan. Kami hanya minta keadilan, hak kami dihormati, dan negara hadir secara nyata terhadap penderitaan yang sedang kami alami,” bunyi pernyataan tertulis yang diterima redaksi.
Isu ini mencuat setelah beberapa video aksi demo damai yang digelar dalam beberapa hari terakhir tersebar di media sosial. Dalam video tersebut tampak aparat berjaga dengan ketat, dan muncul dugaan adanya tindakan penghadangan yang memicu ketegangan di lapangan.
Para aktivis hak asasi manusia dan organisasi sipil juga mulai menyuarakan hal serupa. Mereka menyebut demokrasi hanya bisa tumbuh lewat ruang dialog yang sehat antara rakyat dan negara, bukan dengan pendekatan koersif yang menghidupkan kembali trauma masa lalu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat atau aparat keamanan terkait insiden tersebut. Namun gelombang kritik dan seruan untuk membuka ruang dialog terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat Aceh.
“Dialog hanya bisa bermakna jika dibangun di atas kepercayaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” tutup pernyataan tersebut yang kini ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial dan forum publik di Aceh. (*)
