Banda Aceh – Suara keresahan muncul dari berbagai wilayah di Aceh. Masyarakat menilai pemerintah pusat dinilai semakin menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi kemanusiaan yang terjadi di Tanah Rencong. Di tengah krisis ekonomi dan bencana yang memukul warga, berbagai seruan damai yang disampaikan justru dinilai tidak mendapat tanggapan serius dari negara.
Sejumlah warga menyebut pengibaran bendera putih di beberapa daerah bukan aksi politis, melainkan simbol permintaan tolong dan panggilan darurat dari masyarakat. Namun, simbol perdamaian tersebut disebut luput dari perhatian pusat, tanpa ada tanggapan nyata dalam bentuk kebijakan atau bantuan langsung menyentuh masyarakat bawah.
“Ketika rakyat mengibarkan bendera putih, suara kami diabaikan. Tapi ketika kami mulai menunjukkan identitas Aceh lewat simbol, justru kami diperlakukan dengan kekerasan,” ujar seorang warga dari kawasan pantai barat Aceh yang enggan disebutkan namanya, Jumat (25/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekecewaan masyarakat makin memuncak setelah dalam beberapa hari terakhir muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap warga sipil saat mereka mengibarkan bendera Bintang Bulan. Simbol tersebut secara historis identik dengan Gerakan Aceh Merdeka, namun dalam konteks terkini banyak digunakan sebagai ekspresi identitas budaya dan seruan moral akan kondisi Aceh hari ini.
Menurut keterangan warga, pengibaran bendera itu dilakukan secara spontan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan dan keprihatinan, bukan gerakan terorganisir. Namun, dalam beberapa kasus, aksi tersebut justru mendapat respons keras dari aparat. Laporan dari sejumlah titik menyebut ada warga yang dipaksa menurunkan bendera secara kasar, bahkan beberapa mengalami intimidasi saat menyuarakan aspirasi.
“Ini membuat masyarakat takut. Ada kesan suasana damai itu semakin dipersempit,” kata seorang tokoh muda di Lhokseumawe yang juga tak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Respons keras ini memicu kecemasan bahwa pendekatan negara kembali mengarah pada pola represif yang dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian pasca-MoU Helsinki. Berbagai organisasi sipil dan tokoh masyarakat menyerukan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan kekerasan dan mulai membuka ruang dialog yang terbuka dengan masyarakat Aceh.
Mereka mengecam keras pendekatan yang dinilai hanya memperdalam trauma lama konflik masa silam. “Kami ingin damai, ingin bangkit. Tapi yang kami dapat justru ketakutan,” kata warga lainnya dari kawasan Aceh Timur.
Dalam pernyataan yang beredar di beberapa grup masyarakat sipil, mereka menuntut agar pemerintah pusat segera bertindak untuk mengurangi potensi konflik sosial dengan menghadirkan perlindungan nyata, bukan tekanan tambahan. Mereka juga meminta kejelasan tentang posisi negara atas simbol-simbol lokal yang kini digunakan masyarakat sebagai bagian dari identitas kultural, bukan ancaman terhadap NKRI.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat maupun aparat keamanan terkait laporan aksi kekerasan dan pengabaian terhadap seruan masyarakat Aceh tersebut. Namun, situasi ini menjadi sorotan, terutama karena terjadi menjelang momen reflektif akhir tahun dan peringatan peristiwa tsunami serta awal mula perdamaian pada 2005 lalu.
Warga berharap suara mereka tidak lagi dipinggirkan. Dalam kondisi darurat dan penuh tekanan, mereka meminta negara hadir untuk mendengar, memberikan perlin (*)
