Banda Aceh – Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat kian menguat. Di tengah krisis ekonomi dan sejumlah bencana yang melanda wilayah Aceh, masyarakat menilai tidak ada respons serius dari negara terhadap seruan damai yang mereka sampaikan. Pengibaran bendera putih di berbagai wilayah Aceh sebagai tanda darurat dan permintaan pertolongan disebut justru diabaikan.
“Ketika rakyat mengibarkan bendera putih, suara kami diabaikan. Ketika kami membawa simbol identitas Aceh, justru kami diperlakukan dengan kekerasan,” ujar seorang warga dari Pidie, Kamis (25/12/2025), yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan.
Menurut sejumlah warga, bendera putih awalnya dikibarkan sebagai semboyan damai dan sinyal permintaan bantuan karena kondisi ekonomi dan sosial yang kian sulit. Namun kurangnya respons dari pemerintah pusat membuat sebagian masyarakat memilih menyuarakan aspirasi mereka lewat pengibaran simbol Bintang Bulan yang secara budaya melekat dengan identitas Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi di lapangan pun memanas. Beberapa peristiwa dilaporkan berujung pada tindakan keras dari aparat terhadap warga sipil. Dalam beberapa kejadian, masyarakat yang mengibarkan simbol Bintang Bulan disebut mendapatkan intimidasi bahkan perlakuan kasar.
Laporan ini pun menimbulkan kekhawatiran baru di tengah upaya menjaga perdamaian di Aceh. Trauma masa lalu yang lekat dengan konflik Aceh kembali menghantui warga. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis sipil, hingga akademisi mulai bersuara, menyebut respons negara terhadap ekspresi damai rakyat Aceh semakin bermasalah.
“Kalau simbol damai kami dijawab dengan diam, lalu ekspresi identitas kami dijawab dengan tekanan, bagaimana bisa masyarakat merasa dilindungi?” ungkap tokoh muda dari Lhokseumawe yang meminta identitasnya disamarkan karena alasan keamanan.
Desakan terhadap pemerintah pusat pun semakin kuat. Berbagai kelompok masyarakat meminta agar negara menghentikan pola pendekatan represif dan mulai membuka ruang dialog. Mereka menegaskan bahwa seruan dari Aceh bukan ajakan konflik, melainkan jeritan rakyat yang butuh keberpihakan.
Yang dibutuhkan saat ini, kata warga, adalah perlindungan nyata, bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, serta pengakuan terhadap hak-hak sipil. Kekerasan disebut hanya akan memperdalam luka lama dan berpotensi membuka kembali memori kelam konflik masa lalu yang menelan puluhan ribu jiwa.
“Yang kami minta bukan senjata, tapi keadilan. Bukan ancaman, tapi perhatian,” kata salah satu pengurus organisasi masyarakat sipil Aceh di Banda Aceh.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah pusat. Namun suara-suara dari akar rumput di Aceh terus bergema, meminta agar negara benar-benar hadir dan tidak lagi diam terhadap harapan perdamaian yang disuarakan rakyatnya. (*)
