BANDA ACEH | Anggota DPRA Hj. Salmawati, yang akrab disapa Bunda Salma, angkat suara terkait dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI dan Brimob terhadap warga Aceh dalam proses pengawalan bantuan kemanusiaan ke Kabupaten Aceh Tamiang. Ia menyampaikan keprihatinannya dan mengecam keras tindakan represif tersebut, terutama karena terjadi di tengah situasi bencana di mana masyarakat sedang membutuhkan empati dan perlindungan.
Menurut Bunda Salma, kekerasan fisik terhadap warga tidak hanya meninggalkan luka secara jasmani, tetapi juga secara psikologis dan emosional. Ia menilai bahwa kejadian semacam ini menggores rasa keadilan masyarakat yang saat ini tengah berduka dan berjuang bertahan pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
“Ini bukan hanya soal luka di kepala atau badan. Ini melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Masyarakat Aceh ini bekas konflik panjang. Jangan sekali-kali membangkitkan luka lama,” tegasnya, Jumat (26/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik juga ia tujukan terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional. Bunda Salma menilai kekecewaan warga yang kemudian diekspresikan lewat simbolik pengibaran bendera bukan semata tindakan politis, namun merupakan bentuk jeritan sekaligus seruan agar negara benar-benar hadir dalam bencana yang sedang terjadi.
“Itu bentuk jeritan rakyat. Mereka ingin pemerintah hadir dan menetapkan Aceh sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Ia menilai tindakan sebagian warga yang mengibarkan bendera Bulan Bintang tidak bisa langsung dinilai subversif atau makar, namun lebih sebagai ekspresi frustrasi karena merasa diabaikan. Terlebih saat bantuan yang dibawa dengan susah payah justru disambut dengan intimidasi, sweeping, hingga dugaan pemukulan oleh aparat di lapangan.
Bunda Salma juga mengaku prihatin setelah menerima informasi bahwa ada warga yang mengalami luka berdarah akibat kekerasan dalam situasi pengawasan distribusi bantuan. Ia menilai kondisi ini sangat ironis karena masyarakat sedang dalam posisi lemah, tertimpa bencana, dan justru mendapat perlakuan yang tak manusiawi.
“Kita kasihan masyarakat. Mereka sedang tertimpa musibah, bukan untuk diperlakukan dengan kekerasan. Negara harus hadir dengan empati, bukan dengan cara-cara represif,” pungkasnya.
Ia meminta pimpinan TNI dan Polri di Aceh untuk segera melakukan evaluasi internal demi mencegah kejadian serupa terulang. Menurutnya, sikap yang humanis dan penuh empati justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan sebaliknya.
Sejak banjir besar melanda sejumlah wilayah Aceh, termasuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, ribuan warga masih berada di pengungsian. Puluhan desa terisolasi, infrastruktur rusak, dan distribusi logistik menghadapi banyak kendala. Sementara di sisi lain, warga dan relawan yang bergerak membawa bantuan justru dihadang oleh operasi pemeriksaan yang berujung ketegangan.
Desakan agar Presiden Prabowo menetapkan status darurat bencana nasional terus bergema dari berbagai kalangan di Aceh. Hingga kini, belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait penetapan status tersebut, meski dampak bencana telah meluas dan menyebabkan kerugian besar serta puluhan korban jiwa. (*)
