Ternak Berkeliaran Kembali Meresahkan, Satpol PP Nagan Raya Gelar Penertiban Malam Hari

REDAKSI NAGAN RAYA - ACEH BARAT

- Writer

Selasa, 17 November 2026 - 13:35 WIB

5044 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NAGAN RAYA – Meski telah diberikan surat peringatan, keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue masih menjadi persoalan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Nagan Raya kembali menggelar penertiban hewan ternak, Senin (16/11/2026) malam.

Penertiban yang berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga 24.00 WIB tersebut berhasil mengamankan sebanyak 17 ekor sapi yang berkeliaran di sekitar kawasan perkantoran. Hingga penertiban dilakukan, pemilik ternak tersebut belum diketahui.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban umum sekaligus menjalankan amanat Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penertiban Hewan.

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP dan WH Nagan Raya mengerahkan sebanyak 20 personel untuk menyisir sejumlah titik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai tindak lanjut, Satpol PP dan WH Nagan Raya akan segera menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai hasil penertiban kepada Camat Kuala dan Camat Suka Makmue.

Selanjutnya, surat tersebut akan diteruskan kepada para pemilik atau pemelihara ternak melalui keuchik di masing-masing gampong.

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pemilik ternak untuk mengambil kembali hewan yang telah diamankan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal penertiban, dengan memenuhi ketentuan biaya pemeliharaan dan perawatan.

Adapun biaya pemeliharaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000 per hari per ekor untuk sapi dan kerbau, serta Rp50.000 per hari per ekor untuk kambing dan biri-biri.

Untuk mengambil hewan ternak tersebut, pemilik atau pemelihara diwajibkan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat keterangan kepemilikan ternak yang ditandatangani oleh keuchik dan diketahui oleh camat setempat.

Apabila dalam waktu tujuh hari sejak penertiban hewan tersebut tidak diambil oleh pemiliknya, maka ternak akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Satpol PP dan WH Nagan Raya kembali mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya para pemilik dan pemelihara hewan ternak, baik sapi, kerbau, kambing maupun biri-biri, agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya.

Ternak tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas di kawasan perkantoran, permukiman penduduk maupun wilayah perkotaan karena dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Penertiban ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan tertib bagi seluruh masyarakat.

Satpol PP dan WH Nagan Raya menegaskan bahwa kegiatan penertiban hewan ternak akan terus dilakukan secara berkelanjutan, baik di kawasan Kompleks Perkantoran Suka Makmue maupun di sejumlah lokasi lainnya yang dinilai rawan terhadap gangguan akibat hewan ternak yang berkeliaran.

Melalui langkah tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan serta meningkatkan tanggung jawab dalam memelihara ternak demi kepentingan dan kenyamanan bersama. (*)

Berita Terkait

Jika Polisi Bisa Lacak Transfer Rp10 Juta, Mengapa Polisi Tidak Bisa Lacak Gudang dan Jaringan Rokok Ilegal yang Jauh Lebih Besar?
Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Rusak Marwah PPP di Nagan Raya, DPP Diminta Turun Tangan Langsung Proses Pergantian Antar Waktu
Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah
Abrasi Sungai Krueng Cut Kian Mengkhawatirkan, Ali Sadikin Desak Pemerintah Turun Tangan
Saat Sungai Kapuas Menjerit: Jaringan Pemodal Tambang Emas Ilegal Sekadau Dilindungi, Penegakan Hukum Mandul
Didampingi Yarmaliza, Dari Kampus untuk Desa, DPM FIK UTU Hadirkan TEMPE BERDAYA: Inovasi Pangan Lokal untuk Ekonomi dan Pencegahan Stunting
Utang Rp 5 Juta Berujung Pembantaian Satu Keluarga, Andi Lala Divonis Mati
Tambang Ilegal Nagan Raya Bukan Kejahatan Kecil, Ratusan Ekskavator Diduga Jadi Bukti Pembiaran Lama

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:36 WIB

Jika Polisi Bisa Lacak Transfer Rp10 Juta, Mengapa Polisi Tidak Bisa Lacak Gudang dan Jaringan Rokok Ilegal yang Jauh Lebih Besar?

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:20 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Rusak Marwah PPP di Nagan Raya, DPP Diminta Turun Tangan Langsung Proses Pergantian Antar Waktu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:16 WIB

Abrasi Sungai Krueng Cut Kian Mengkhawatirkan, Ali Sadikin Desak Pemerintah Turun Tangan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Saat Sungai Kapuas Menjerit: Jaringan Pemodal Tambang Emas Ilegal Sekadau Dilindungi, Penegakan Hukum Mandul

Minggu, 18 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Didampingi Yarmaliza, Dari Kampus untuk Desa, DPM FIK UTU Hadirkan TEMPE BERDAYA: Inovasi Pangan Lokal untuk Ekonomi dan Pencegahan Stunting

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:08 WIB

Utang Rp 5 Juta Berujung Pembantaian Satu Keluarga, Andi Lala Divonis Mati

Jumat, 2 Oktober 2026 - 03:42 WIB

Tambang Ilegal Nagan Raya Bukan Kejahatan Kecil, Ratusan Ekskavator Diduga Jadi Bukti Pembiaran Lama

Berita Terbaru