Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, memastikan bahwa Aceh akan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun pada tahun 2026. Kabar tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR Aceh 2025 dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, di Ruang Serbaguna DPRA, Jumat (14/11/2025) sore.
Kepastian soal tambahan anggaran pembangunan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Mualem dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kamis (13/11) malam.
“Beuklam Pak Prabowo geutamah peng untuk Aceh 2026 sebanyak Rp8 triliun. Na puas?” ujar Mualem dalam pidatonya, disambut riuh para anggota dewan yang hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukan hanya tambahan anggaran pembangunan, Mualem juga menyebut bahwa Presiden Prabowo turut menyetujui pemberian dana hibah senilai Rp2 triliun yang dialokasikan khusus untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Dan silapeh teuk, na geu jok dana hibah Rp2 triliun untuk mantan kombatan,” ungkapnya.
Mualem memaparkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, ia memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyampaikan seluruh persoalan dan kebutuhan rakyat Aceh secara langsung kepada Presiden Prabowo.
“Dalam kesempatan 3 jeum nyan lon peugah bandum segala tentang Aceh. Beu na neuteupe ban mandum… peu yang droe lake uroe nyoe, jalan Sawang, infrastruktur, banjir, peuget rumoh sikula SMK, rumoh saket regional, Kuala Idi, proyek APBA, dan Aceh Hebat,” bebernya di hadapan peserta rapat paripurna.
Dalam wawancara usai rapat, Gubernur Aceh periode 2025–2030 itu juga menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun ini merupakan dana di luar Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini diterima Aceh setiap tahun.
“Ini anggaran tambahan, bukan dari Dana Otsus. Ini murni dari komitmen Pak Presiden untuk mendukung pembangunan Aceh ke depan,” ucap Mualem.
Pernyataan Mualem tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di lingkungan DPR Aceh dan masyarakat luas, mengingat anggaran tambahan ini bisa menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor di Aceh. Pemerintah Aceh disebut akan segera menyusun skema pemanfaatan anggaran tersebut agar dapat tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (*)
