Suryadi Djamil: Mualem Jangan Biarkan Polisi Terbentur dengan Mahasiswa dan Masyarakat

ADMIN

- Writer

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:14 WIB

50243 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH — Tokoh Aceh, Suryadi Djamil atau yang akrab disapa Omsur, meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) guna mencegah terjadinya benturan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa maupun masyarakat.

 

Aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026 itu akan diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA). Mereka menuntut pencabutan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026), Suryadi Djamil menilai aparat kepolisian selama ini telah bekerja maksimal dalam mengawal dan melayani jalannya berbagai aksi demonstrasi terkait persoalan JKA.

 

“Sudah tiga kali aksi berlangsung, dan kepolisian telah bekerja maksimal melayani massa aksi. Jangan sampai ada pembiaran yang akhirnya menimbulkan benturan antara massa dengan aparat kepolisian,” ujar Omsur.

 

Menurutnya, aspirasi masyarakat harus disikapi dengan dialog terbuka dan pendekatan yang persuasif. Ia meyakini Mualem memiliki komitmen menjaga situasi Aceh tetap aman, damai, dan kondusif.

 

“Saya yakin Mualem mau menjumpai massa aksi besok demi Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera. Mualem juga seharusnya berterima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang sudah mengingatkan pemerintah. Setiap kritik pasti ada solusi dan saran di dalamnya,” katanya.

 

Omsur mengingatkan, apabila persoalan ini dibiarkan tanpa langkah konkret dari pemerintah, situasi dikhawatirkan dapat semakin membesar.

 

“Percikan api ini bisa menjadi besar apabila gubernur membiarkan semuanya berlarut-larut. Mualem harus berani mengambil sikap demi kebaikan Aceh,” ujarnya.

 

Selain itu, Suryadi juga mendorong adanya langkah-langkah strategis dalam penyelesaian persoalan JKA, termasuk meminta seluruh pihak ikut bertanggung jawab.

 

Ia menyarankan agar anggaran pokok pikiran (pokir) anggota legislatif dapat dialihkan untuk mendukung pembiayaan JKA, mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kepentingan utama rakyat Aceh.

 

“Dewan juga dipilih oleh rakyat. Karena itu, tidak hanya gubernur yang bertanggung jawab, tetapi DPRA juga memiliki kewajiban memberikan kepuasan publik dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” katanya.

 

Ia juga menilai Gubernur Aceh perlu segera mengambil langkah-langkah evaluatif di internal pemerintahan, termasuk mempertimbangkan penataan struktur birokrasi demi mempercepat penyelesaian persoalan yang berkembang.

 

Di akhir pernyataannya, Omsur mengimbau mahasiswa dan masyarakat yang akan mengikuti aksi agar tetap menjaga ketertiban serta mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.

 

“Silakan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi jangan anarkis. Berikan contoh terbaik kepada masyarakat. Adik-adik mahasiswa harus menunjukkan bahwa mereka memiliki moral, adab, dan perjuangan yang benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.

Berita Terkait

Subuh Berjamaah di Masjid Baitussyakirin Jadi Cara Kapolsek Blangkejeren Pererat Kedekatan Polisi dengan Masyarakat
Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Disorot, Praktisi Intelijen Desak Bupati Asel dan Gubernur Aceh Tak Bungkam Seribu Bahasa
BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.
Temuan Keras BPK: Rp3,4 Miliar Bansos Nagan Raya Dialihkan ke Akun Barang dan Jasa, Bantuan untuk Warga Rentan Jadi Korban Salah Klasifikasi
Subuh Berjamaah, Kapolres Pidie Ajak Warga Lebih Peduli Keamanan Lingkungan
BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp13,6 Miliar di Nagan Raya, Belanja Hibah Disamarkan Jadi Barang dan Jasa hingga Melanggar PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020
Jangan Hanya Bakar Tenda: Tangkap dan Periksa Bos AT, Sita Ekskavatornya, Usut Jalur BBM dan Penadahnya!
Ketua Urang Tue Siap Jadi Saksi, Bongkar Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Rekayasa Laporan Keuangan Pepelah

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 02:02 WIB

Temuan Keras BPK: Rp3,4 Miliar Bansos Nagan Raya Dialihkan ke Akun Barang dan Jasa, Bantuan untuk Warga Rentan Jadi Korban Salah Klasifikasi

Jumat, 20 November 2026 - 05:46 WIB

Wakil Ketua BKD DPRK Nagan Raya Cut Man: Alhamdulillah, Berkat Doa dan Dukungan Masyarakat, Ketua DPRK Resmi Diberhentikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:29 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Selasa, 17 November 2026 - 13:35 WIB

Ternak Berkeliaran Kembali Meresahkan, Satpol PP Nagan Raya Gelar Penertiban Malam Hari

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:20 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Rusak Marwah PPP di Nagan Raya, DPP Diminta Turun Tangan Langsung Proses Pergantian Antar Waktu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:16 WIB

Abrasi Sungai Krueng Cut Kian Mengkhawatirkan, Ali Sadikin Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru