JAKARTA – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, mendesak Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian hukum atas status Bendera Aceh. Ia mengingatkan, ketidakjelasan penyelesaian persoalan tersebut berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas perdamaian Aceh.
Desakan itu disampaikan menjelang peringatan 4 Desember. Menurut Suryadi, momentum tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun narasi yang dapat memancing ketegangan.
Ia menilai, persoalan Bendera Aceh tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Hampir dua dekade setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki 2005, status simbol daerah itu masih menjadi polemik antara pemerintah dan sebagian masyarakat.
“Ketidakpastian hukum membuka ruang perbedaan tafsir. Ketika masyarakat dan aparat memiliki pemahaman berbeda terhadap aturan, persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif justru berpotensi berkembang menjadi persoalan keamanan,” kata Suryadi.
Menurut dia, prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch mengharuskan aturan memiliki kejelasan sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengakhiri perbedaan tafsir mengenai Bendera Aceh.
Suryadi juga meminta publik memahami kedudukan Bendera Bintang Bulan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Ia menegaskan, bendera tersebut merupakan simbol daerah yang merepresentasikan identitas historis dan kekhususan Aceh, bukan bendera kedaulatan negara.
“Bendera Aceh harus ditempatkan dalam kerangka hukum sebagai simbol kekhususan daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai persoalan ini terus dipersepsikan secara berbeda karena negara belum memberikan penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pengakuan terhadap kekhususan Aceh.
Suryadi juga mengingatkan bahwa MoU Helsinki 15 Agustus 2005 merupakan fondasi penting perdamaian Aceh. Kesepakatan tersebut memberikan ruang bagi Aceh untuk memiliki simbol daerah sebagai bagian dari kekhususannya.
Menurutnya, pemerintah perlu menuntaskan persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional dan dialog yang bermartabat. Penundaan berkepanjangan hanya akan mempertahankan polemik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kepastian hukum.
“Bendera bukan sekadar kain atau simbol. Ini menyangkut penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian. Negara harus hadir memberikan kejelasan, bukan membiarkan persoalan ini terus berulang,” katanya.
Suryadi turut mengingatkan agar simbol daerah tidak dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Ia meminta seluruh pihak menahan diri, menghindari provokasi, serta tidak membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Ia juga mengajak ulama, tokoh adat, mantan kombatan, dan seluruh elemen masyarakat menjaga suasana damai serta mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum.
“Solusinya adalah kepastian hukum. Pemerintah harus segera menuntaskan persoalan ini sesuai konstitusi dan semangat MoU Helsinki. Mari menjaga perdamaian, membangun Aceh, dan merawat kekhususannya dalam bingkai NKRI,” ujar Suryadi.



































