JAKARTA | Aktivis pemuda Aceh Selatan di Jakarta, Tonicko Anggara kembali menyoroti dan memberikan kritikan tajamnya terhadap trend di lingkungan birokrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
Ia menyampaikan bahwa menurutnya para birokrat di Aceh Selatan termasuk yang menduduki jabatan-jabatan strategis termasuk yang mengepalai SKPK di Aceh Selatan banyak mengalami disorientasi dan degradasi soal tugas, fungsi, tanggung jawab dan capaian positif lantaran lebih fokus meng-endorse Ketua Karang Taruna Aceh Selatan, Rudi MS, SKM dengan segala kegiatan-kegiatannya dibandingkan memaparkan dan memposting tentang kinerja maupun capaian masing-masing dinas.
“Jujur saja kami merasa geli saat menyaksikan para birokrat termasuk yang menduduki jabatan sebagai top leader di SKPK Aceh Selatan sibuk meng-endorse Ketua Karang Taruna Aceh Selatan, Rudi MS, SKM. Harusnya yang di posting itu kinerja Dinas beserta capaian-capaiannya agar diketahui masyarakat Aceh Selatan.” Kata Tonicko Anggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tonicko Anggara melanjutkan keterangannya dengan mengatakan bahwa kerja-kerja nyata instansi, badan maupun dinas yang merupakan bagian dari OPD Aceh Selatan sejatinya jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Selatan ditengah tantangan-tantangan fiskal dan anggaran yang diefisienkan yang kini di hadapi oleh hampir seluruh daerah di Indonesia.
“Ditengah kondisi penuh tantangan seperti saat sekarang ini dihampir seluruh daerah di Indonesia harusnya OPD Aceh Selatan miliki fokus pada inovasi dan kreativitas di instansi, badan, maupun dinas masing-masing bukan sibuk dengan urusan lain yang tak punya korelasi apapun dengan tugas dan jabatan yang di emban.” Lanjut Tonicko Anggara.
Diakhir keterangannya, Tonicko Anggara turut menyampaikan bahwa pihaknya meminta DPRK Aceh Selatan juga turut menyoroti dan memberikan langkah konkret terkait fenomena yang terjadi di Aceh Selatan di lingkungan birokrasi pemerintahan Aceh Selatan sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi pengawasan.
“Kami juga berharap DPRK Aceh Selatan juga turut menyoroti tentang fenomena yang terjadi di lingkungan birokrasi Aceh Selatan ini dan memberikan langkah-langkah konkret sebagaimana salah satu fungsi DPRK Aceh Selatan yakni pengawasan. Jangan sampai DPRK tak menyadari dan tak mau menyikapi hal ini.” Tutup Tonicko Anggara. (*)
