Tanggapan Jokowi Soal Ijazah Gibran Diuji: Hormati MK, Tapi Publik Butuh Jawaban Pasti

Detik Aceh

- Writer

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:23 WIB

5086 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya buka suara merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang mengguncang legitimasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Jokowi yang menyinggung perbedaan sistem sekolah luar negeri justru memicu kritik baru, karena dinilai tidak menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan MK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi memberikan keterangan kepada awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Dengan mengenakan kemeja biru muda dan topi putih, ia menanggapi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.

Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga jalur vokasi dan diploma. Ia menyebut Gibran menempuh pendidikan dengan sistem pathway di luar negeri sebelum melanjutkan ke jenjang sarjana. Ia menekankan bahwa yang paling penting Gibran sudah menyelesaikan S1, dan untuk bisa masuk S1, seseorang pasti telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan tersebut terdengar normatif dan justru mengundang tanda tanya besar. Logika pendidikan yang disampaikan Jokowi tidak bisa menggantikan bukti administratif yang dituntut konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak mempersoalkan apakah sistem di Singapura atau Australia berbeda, yang dipersoalkan adalah dokumen penyetaraan yang sah secara hukum Indonesia. Jika penyetaraan itu tidak ada, maka syarat formil pencalonan menjadi cacat, sesederhana itu.

Kritik keras layak dialamatkan pada sikap meremehkan persoalan ini. Jokowi menyatakan persyaratan putranya sudah diterima KPU, seolah-olah penerimaan oleh KPU otomatis menghapus kewajiban pembuktian ijazah. Pernyataan sambil tertawa bahwa masa sudah sekolah di luar disuruh ikut Paket C lagi menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap keresahan publik soal kesetaraan hukum. Hukum tidak bekerja dengan logika sudah diterima lalu selesai, hukum bekerja dengan dokumen yang autentik dan dapat diverifikasi.

Jokowi memang menyatakan menghormati putusan MK beserta pertimbangan hukumnya dan meminta semua pihak mengikuti mekanisme demokrasi sesuai konstitusi, termasuk wacana pemakzulan Gibran. Namun penghormatan terhadap konstitusi tidak cukup hanya dengan kalimat retorika. Publik menunggu transparansi, yakni ditunjukkannya ijazah yang disetarakan secara resmi, bukan sekadar penjelasan bahwa tiap negara punya sistem berbeda. Tanpa itu, putusan MK pada 9 Oktober 2026 ini akan terus menjadi preseden buruk dan menjadi bom waktu legitimasi bagi istana wakil presiden. (*)

Berita Terkait

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara
Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal
Di Tengah Banjir Desa Danau Tras, Brimob Aceh Turun Langsung Membantu Warga Dan Pengendara
Ketika Sungai Penetai Berubah Keruh dan Tebing Runtuh, Kerinci Membayar Mahal Harga Pembiaran PETI
Kuatkan Tali Kasih di Perantauan, Antoni Silaban Panggil Keluarga Besar PPBJS Jabodetabek Saling Menopang
Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Perintahkan BNN Polri TNI Bersatu Brantas Narkoba. Indonesia Harus Bebas Narkotika, Lembaga Intitusi Harus Bersih !!!
Panggung MK Memanas: Denny Indrayana Pimpin Aksi Tuntut Pemakzulan Gibran
Jerry Massie Kembali Serang Narasi Politik Jokowi, Ungkit Esemka, IKN, Impor, Tiga Periode dan Polemik Ijazah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:36 WIB

Jika Polisi Bisa Lacak Transfer Rp10 Juta, Mengapa Polisi Tidak Bisa Lacak Gudang dan Jaringan Rokok Ilegal yang Jauh Lebih Besar?

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:20 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Rusak Marwah PPP di Nagan Raya, DPP Diminta Turun Tangan Langsung Proses Pergantian Antar Waktu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:16 WIB

Abrasi Sungai Krueng Cut Kian Mengkhawatirkan, Ali Sadikin Desak Pemerintah Turun Tangan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Saat Sungai Kapuas Menjerit: Jaringan Pemodal Tambang Emas Ilegal Sekadau Dilindungi, Penegakan Hukum Mandul

Minggu, 18 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Didampingi Yarmaliza, Dari Kampus untuk Desa, DPM FIK UTU Hadirkan TEMPE BERDAYA: Inovasi Pangan Lokal untuk Ekonomi dan Pencegahan Stunting

Jumat, 9 Oktober 2026 - 18:08 WIB

Utang Rp 5 Juta Berujung Pembantaian Satu Keluarga, Andi Lala Divonis Mati

Jumat, 2 Oktober 2026 - 03:42 WIB

Tambang Ilegal Nagan Raya Bukan Kejahatan Kecil, Ratusan Ekskavator Diduga Jadi Bukti Pembiaran Lama

Berita Terbaru