JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang lebih akrab disapa Haji Uma, mendesak Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional guna merespons situasi darurat yang melanda Aceh pascabencana banjir dan longsor. Bencana yang terjadi secara meluas di berbagai wilayah ini telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, rumah warga, fasilitas umum, serta menelan korban jiwa.
Menurut Haji Uma, skala bencana yang menimpa Aceh tidak lagi bisa ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan uluran tangan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan nasional, bahkan dunia internasional. Penetapan status Bencana Nasional menjadi langkah penting untuk membuka akses bantuan yang lebih luas dan terkoordinasi.
“Status Bencana Nasional itu wajib. Mari kita tinggalkan rasa egoisme pemerintah, karena yang menderita adalah rakyat,” ungkap Haji Uma kepada wartawan, Senin (15/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan hingga tahap pemulihan pasca banjir. Artinya, respons terhadap bencana ini tidak cukup hanya dengan pengiriman logistik dan evakuasi, tetapi juga menyangkut tahap rehabilitasi, relokasi, hingga penyediaan hunian sementara dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Haji Uma juga menyoroti pentingnya membuka akses bantuan dari luar negeri. Ia mendorong pemerintah untuk memberi kelonggaran terhadap prosedur administrasi bantuan kemanusiaan internasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi Bea dan Cukai.
Menurutnya, perlakuan khusus diperlukan agar bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional dapat segera diterima dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak, tanpa terkendala bea masuk dan pajak.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, kecepatan itu sangat penting. Kita tidak boleh terhalang oleh proses administrasi yang panjang untuk bantuan kemanusiaan,” tambahnya.
Haji Uma juga berharap agar kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Aceh nantinya dibarengi dengan keputusan konkret dan cepat. Ia menyebut bahwa kunjungan kepala negara tidak boleh hanya bersifat seremonial, namun harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendesak warga serta memastikan percepatan langkah penanganan bencana di lapangan.
Terkait kondisi pengungsi, Haji Uma menyoroti pentingnya waktu pemulihan yang efisien. Ia meminta agar pemerintah tidak membiarkan warga tinggal terlalu lama di lokasi pengungsian, apalagi memasuki bulan suci Ramadan.
Ia menilai, hunian sementara yang layak dan berkualitas harus segera disediakan agar para korban bisa menjalani ibadah puasa dalam suasana yang aman, damai, dan bermartabat.
“Sehingga para korban dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan bermartabat,” ujar senator asal Aceh tersebut.
Haji Uma menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penanganan banjir di Aceh tidak boleh berhenti hanya pada fase darurat. Pemerintah dituntut menjadikan pemulihan dan pembangunan kembali sebagai agenda prioritas agar masyarakat benar-benar bisa bangkit dari dampak bencana secara menyeluruh.
“Pemulihan pasca bencana harus menjadi perhatian utama, agar tidak muncul krisis baru setelah air surut. Pemerintah harus hadir penuh di tengah rakyat,” pungkasnya. (*)
