MEULABOH – Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VII Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 01.12 Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung di Aula Cut Mutia, Universitas Teuku Umar (UTU), Sabtu (14/11/2026), diwarnai sejumlah polemik dalam agenda persidangan.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Ruswaidi, S.STP., M.Si., yang mewakili Bupati Aceh Barat tersebut, awalnya berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.
Namun, suasana musyawarah berubah setelah rangkaian acara seremonial selesai dan dilanjutkan dengan agenda sidang pleno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muswil tersebut turut dihadiri Ketua RAPI Daerah Provinsi Aceh, H. Rahmat Thaleb, JZ 01 BIR, Ketua RAPI Nagan Raya Agus Salim RZ, S.Sos., JZ 01 AGE, Ketua RAPI Aceh Barat Daya (Abdya) Hermansyah, JZ 01 CDR, Ketua DP2OD RAPI Aceh Besar, JZ 01 LK, Kepala Pengadilan Negeri Meulaboh, Kapolres Aceh Barat, Ketua Dewan Penasehat dan Pengawas Organisasi Daerah (DP2OD) Nasir Nurdin, JZ 01 BNN, para ketua lokal, serta ratusan anggota RAPI dari berbagai kecamatan di Aceh Barat.
Persoalan Administrasi dan Pertanggungjawaban Pengurus Lama Polemik mulai mencuat ketika dua Ketua Lokal, masing-masing dari Kecamatan Sungai Mas dan Johan Pahlawan, mempertanyakan proses pembentukan dua lokal baru, yakni Kaway XVI Raya dan Samatiga Raya.
Keduanya meminta penjelasan dari Ketua RAPI Wilayah 01.12 Aceh Barat periode sebelumnya, Musfaruddin / JZ 01 EBR , terkait dasar administrasi dan berita acara pembentukan kedua lokal tersebut.Persoalan semakin berkembang ketika Musfaruddin tidak berada di ruang sidang pleno. Ketidakhadirannya disebut karena adanya keperluan mendadak dan harus melakukan perjalanan ke luar kota.
Padahal, kehadiran ketua periode sebelumnya dinilai penting untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan, sekaligus memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan organisasi yang menjadi pembahasan peserta musyawarah.
Selain itu, sejumlah peserta juga menyoroti belum dilaksanakannya proses demisioner kepengurusan periode sebelumnya sebagai bagian dari tahapan organisasi sebelum melanjutkan agenda musyawarah berikutnya.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan perbedaan pandangan di antara peserta sidang, sehingga pelaksanaan Muswil belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
RAPI Provinsi Aceh Akan Mengambil Langkah Organisasi
Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris RAPI Daerah Provinsi Aceh, T. Al-Munawar, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan penjelasan mengenai persoalan yang terjadi selama pelaksanaan Muswil.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar adalah ketidakhadiran ketua kepengurusan sebelumnya dalam sidang pleno, terutama berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban organisasi.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam mekanisme organisasi agar proses pergantian kepengurusan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, T. Al-Munawar menyampaikan bahwa dalam menyikapi kondisi tersebut, kewenangan untuk menentukan langkah organisasi selanjutnya akan ditangani oleh kepengurusan satu tingkat di atasnya, yakni RAPI Daerah Provinsi Aceh.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan Muswil belum berhasil diselesaikan, aktivitas dan roda organisasi RAPI di Kabupaten Aceh Barat harus tetap berjalan.
Pihak RAPI Provinsi Aceh nantinya akan mempertimbangkan pemberian surat tugas kepada figur yang dinilai memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan roda organisasi di Aceh Barat, tentunya setelah melalui proses penyaringan dan penilaian sesuai mekanisme organisasi.
Sementara menunggu keputusan resmi dan penetapan penugasan tersebut, seluruh ketua lokal diharapkan tetap aktif menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan kegiatan organisasi di wilayah masing-masing.
Menjaga Persatuan dan Soliditas Organisasi
Polemik yang terjadi dalam Muswil RAPI ke-VII Aceh Barat menjadi perhatian bersama, mengingat RAPI merupakan organisasi komunikasi sosial yang selama ini memiliki peran penting dalam membangun silaturahmi, memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Karena itu, berbagai persoalan yang muncul diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi, dengan mengedepankan musyawarah, keterbukaan, serta semangat persaudaraan.
Setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian, yakni laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, kejelasan administrasi pembentukan dua lokal baru, serta kepastian keberlanjutan kepemimpinan RAPI Wilayah 01.12 Kabupaten Aceh Barat.
Seluruh pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Klarifikasi dan Hak Jawab
Sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang, sebelum berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya menghubungi Ketua RAPI Wilayah 01.12 Aceh Barat, Musfaruddin, untuk memperoleh klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan Muswil tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi.
Kami tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna melengkapi informasi serta menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (*)
