BNPB, Bangun Huntara Diduga Tak Layak Huni, Korban Banjir Simpang Jernih Mengeluh

Detik Aceh

- Writer

Minggu, 17 Mei 2026 - 03:47 WIB

50236 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Timur — Sabtu, 16 Mei 2026 | Puluhan korban banjir di Aceh Timur mengeluhkan kondisi barak Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dinilai tidak layak huni. Beberapa pengakuan dari korban banjir di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, menunjukkan bahwa saat hujan deras, air menggenangi lantai Huntara.

Kondisi hunian sementara di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih ini, menghadapi banyak permasalahan. Agus Suriadi dari Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh mencatat berbagai isu, seperti genangan air saat terjadi curah hujan, atap yang bocor, aliran listrik yang belum tersedia, hingga dinding bangunan yang sudah jebol. Akibat kondisi tersebut, sekitar 70 persen masyarakat mengakui belum dapat menempati Huntara yang telah dibangun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

  

“Saat hujan, air masuk dan tergenang, atap juga bocor. Listrik belum ada, bahkan ada dinding yang sudah rusak. Jadi banyak warga belum berani menempati,” ungkap salah seorang korban banjir kepada Agus Suriadi.

Menanggapi hal ini, Masri, Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, mengkritik perencanaan bangunan Huntara yang mengabaikan aspek ekologi.

“Konstruksi lantai Huntara sangat tipis, hanya 4 cm, sementara bangunannya berada di daerah rendah, bahkan lebih tinggi dari lumpur di area Huntara. Jadi sangat mudah tergenang jika curah hujan tinggi. Kondisi ini tentu semakin menambah penderitaan korban banjir, sebab Huntara bukanlah tempat yang nyaman untuk berlindung,” kata Masri.

Masri juga menyoroti pembangunan Huntara yang minim pengawasan, yang menjadi masalah baru bagi korban banjir. Bukan hanya soal keterlambatan, tetapi BNPB dianggap tidak serius dalam penanganan pemulihan bencana.

“Buktinya, sudah 6 bulan pasca bencana banjir, masih banyak Huntara di Aceh Timur yang bermasalah, sehingga korban belum bisa menempati hunian secara layak,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan anggaran Huntara sebesar Rp 30 juta per unit, seharusnya menjadi bangunan yang layak dan nyaman dihuni oleh korban banjir sementara menunggu Hunian Tetap (Huntap).

“Saat ini, kita dapat melihat kondisi bangunan Huntara yang sangat rawan, karena dinding terbuat dari material kasibord yang sangat tipis. Sedikit saja terkena benda keras, langsung pecah. Bahkan ruangan juga sangat panas,” ucap Masri.

Sementara itu, pihak terkait melalui Pak Pitoy dari BNPB, saat dihubungi awak media, menjelaskan bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak vendor pelaksana.

“Itu akan diselesaikan terlebih dahulu sama vendornya dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Saat ini saya masih di Jakarta, sementara ditangani dulu oleh tim. Saya sekarang lagi di Jakarta. Yang menangani Kecamatan Simpang Jernih saat ini ada Bang Evans,” ujarnya.

Evan sendiri, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai persoalan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan BPBD, PLN, dan vendor untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya,” tutup Evan.(*)

Berita Terkait

Minyak Tradisional Aceh Timur Digerus Pungli dan Harga Murah, Aktivis Desak Pemerintah Datangkan Pakar Migas
Pulihkan Kondusivitas Sekolah, Henny Ditunjuk sebagai Plh Kepala SMAN 1 Simpang Ulim
Banjir Setinggi 2,3 Meter Rendam Blang Seunong Aceh Timur, Rumah dan Musala Tenggelam Warga Mengungsi
– Warga Alue Kul Minta Inspektorat dan Kejaksaan Audit Dana Desa Secara Menyeluruh
Kejari Aceh Timur Tangkap Buronan Korupsi Aset PT KAI Rp6,5 Miliar, Publik Tagih Transparansi
Kapolres Aceh Timur Ngopi Bareng Bersama Elemen Masyarakat Peudawa, Bahas Narkoba Hingga Tertib Berlalu Lintas
Subuh Keliling, Langkah Kapolres Aceh Timur Merawat Harkamtibmas
Sudah Diresmikan, Saluran Proyek Rp7,25 Miliar di Aceh Timur Malah Retak: Ada Apa?

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 03:37 WIB

Tambang Emas Ilegal Kluet Tengah Menggeliat, Dugaan Setoran Alat Berat dan Aliran BBM Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:46 WIB

30 Ekskavator Disebut Beroperasi di Menggamat, Status Tambang Koperasi Sago Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:38 WIB

Galian C di Kluet Jadi Sorotan, Warga Khawatir Perubahan Aliran Sungai

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:57 WIB

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Memanas, Ketua DPRK Aceh Selatan Dinilai Tak Konsisten

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:56 WIB

Sorot Rekomendasi DPRK Soal Perusahaan Tambang Samadua, GerPALA : “Tak Ada Power, Nggak Jelas Poin”

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:28 WIB

Mahasiswa UTU Tegas Menolak Rencana Tambang di Kecamatan Samadua demi Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Masa Depan Masyarakat

Selasa, 23 Juni 2026 - 02:46 WIB

Demi Kemaslahatan Rakyat dan Realisasi Visi-Misi, Anggota DPRK Aceh Selatan Dukung Bupati Segera Usulkan WPR

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:34 WIB

Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Resmi Terima SK dari Pemkab Aceh Selatan, Siap Bangkit dan Perkuat Peran Mahasiswa

Berita Terbaru