Lhokseumawe, 23 Juni 2026 – Kemenkeu Satu Lhokseumawe bersama Bank Indonesia Perwakilan Lhokseumawe memperkuat sinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui audiensi dan koordinasi yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan instansi yang tergabung dalam Kemenkeu Satu Lhokseumawe, yakni Bea Cukai Lhokseumawe, KPPN Lhokseumawe, KPP Pratama Lhokseumawe, dan KPKNL Lhokseumawe.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Prabu Dewanto, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menyampaikan informasi dan kebijakan ekonomi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperoleh informasi secara langsung dari instansi yang berwenang sehingga dapat memahami berbagai kebijakan fiskal dan moneter secara utuh, bukan hanya dari informasi yang beredar di media sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe yang diwakili Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Vicky Fadian, menegaskan kesiapan Bea Cukai untuk terus bersinergi dengan seluruh anggota Kemenkeu Satu dan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, terutama melalui penguatan asistensi kepada UMKM yang berorientasi ekspor. “Kami siap berkolaborasi untuk mendorong lahirnya lebih banyak eksportir baru dari Aceh. Melalui pendampingan, edukasi kepabeanan, dan fasilitasi ekspor, Bea Cukai berkomitmen membantu UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional,” ujar Vicky. Selain itu, Bea Cukai juga terus menjalankan fungsi pengawasan guna melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari peredaran barang ilegal yang dapat merusak iklim usaha dan mengurangi penerimaan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Kepala KPPN Lhokseumawe, Kurniawan, menyampaikan bahwa sekitar 80 hingga 85 persen kapasitas fiskal pemerintah daerah di wilayah kerja masih ditopang oleh Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif dan peningkatan kemandirian daerah melalui pengembangan investasi, UMKM, dan aktivitas ekspor yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal.
Dari sisi pengelolaan aset negara dan pengembangan ekonomi masyarakat, Kepala KPKNL Lhokseumawe, Tb. Abdurahman, mengusulkan pengaktifan kembali program Desa Devisa sebagai salah satu strategi untuk mendorong ekspor berbasis komoditas unggulan daerah. Program tersebut dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di tingkat desa sekaligus meningkatkan kontribusi daerah terhadap perolehan devisa negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KPP Pratama Lhokseumawe, Erwin Tri Rukmana menekankan pentingnya peningkatan edukasi perpajakan kepada pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan akan mendukung kepatuhan sukarela serta mendorong keberlanjutan usaha yang sehat dan kompetitif.
Bank Indonesia juga memaparkan perkembangan program pembinaan UMKM di wilayah kerjanya. Saat ini terdapat sekitar 80 hingga 100 UMKM binaan Bank Indonesia di wilayah kerja Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, termasuk sekitar 10 hingga 15 UMKM potensial yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung melalui peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, dan perluasan pasar ekspor.
Selain membahas pengembangan ekonomi daerah, forum tersebut menghasilkan sejumlah gagasan kolaboratif, di antaranya penguatan pertukaran data potensi ekonomi antarinstansi serta peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, termasuk di bidang perpajakan dan kepabeanan.
Melalui audiensi ini, Kemenkeu Satu Lhokseumawe dan Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha, memperluas ekspor daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)
