Ketua Umum PPA Dorong Dialog Terbuka, Minta Pemerintah Layani Mahasiswa

ADMIN

- Writer

Kamis, 14 Mei 2026 - 11:29 WIB

50185 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi di sejumlah titik di Aceh. Aksi ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Aceh terkait Pergub Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Mahasiswa menuntut agar Pemerintah Aceh segera mencabut pergub tersebut karena dianggap lahir tanpa kajian yang matang serta minim transparansi data. Mereka juga menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi hak dasar masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA) menyampaikan sikap tegas sekaligus imbauan kepada Pemerintah Aceh agar bersikap terbuka dan responsif terhadap aspirasi mahasiswa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah Aceh harus melayani tuntutan mahasiswa dengan baik dan memberikan ruang diskusi yang terbuka. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Mari kita bicara secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keberadaan para wakil rakyat dan pimpinan daerah dalam menghadapi situasi ini.

“Di mana wakil rakyat dan pimpinan Pemerintah Aceh? Hadapi mahasiswa, layani mereka dengan baik. Jangan menghindar. Sajikan data secara tepat dan terbuka,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar tidak ada tindakan represif terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.

“Hindari segala bentuk ancaman terhadap mahasiswa. Ini adalah hak mereka dalam negara demokrasi. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan penekan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa sejatinya hanya membutuhkan penjelasan yang rasional dan berbasis data.

“Mahasiswa hanya perlu penjelasan yang logis dan didukung data yang cukup. Jika data itu benar dan kuat, tidak ada alasan untuk takut menyampaikannya kepada publik,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan pengalaman panjangnya dalam dunia pendidikan sebagai dasar pandangannya.

“Pengalaman saya sebagai Rektor selama 21 tahun memimpin mahasiswa menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang berpikir logis. Pendekatan dialog dan keterbukaan adalah kunci, bukan tekanan,” ujarnya.

Ia menilai bahwa mahasiswa adalah kelompok yang rasional, sehingga pendekatan dialog menjadi solusi terbaik untuk meredam potensi konflik.

“Mahasiswa adalah manusia logika. Berikan ruang diskusi agar tidak terjadi aksi anarkis dan tidak menimbulkan korban dari rakyat Aceh. Jangan biarkan situasi ini berjalan tanpa solusi,” katanya.

Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti akar permasalahan utama dari polemik ini, yaitu kebijakan yang dianggap prematur.

“Masalah terbesar dalam kasus ini adalah kebijakan yang diambil secara prematur, tanpa didasari riset dan pengumpulan data yang valid. Ini yang kemudian menimbulkan masalah besar di lapangan,” jelasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah mencabut sementara pergub tersebut apabila data dan kesiapan belum memadai.

“Jika pemerintah belum siap dengan data yang kuat, sebaiknya pergub tersebut dicabut terlebih dahulu sampai semuanya benar-benar siap,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa layanan JKA merupakan hak dasar masyarakat Aceh yang tidak boleh dikurangi, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

“Kekurangan anggaran jangan dijadikan alasan untuk memotong hak rakyat. Pemerintah harus mencari solusi, termasuk membuka peluang sumber pendanaan lain seperti hibah dari berbagai kementerian, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta menggali sumber-sumber baru untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak dasar rakyat merupakan amanat undang-undang yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Berita Terkait

BAM DPR RI Kunjungi Aceh, Secara khusus untuk membahas Konflik PT Bumi Flora.
Jangan Hanya Bakar Tenda: Tangkap dan Periksa Bos AT, Sita Ekskavatornya, Usut Jalur BBM dan Penadahnya!
Operasional Kepdes dan ATK Buntul Bemem Rp366 Juta dalam Lima Tahun, APH Didesak Bongkar Rincian yang Disembunyikan di Balik Kata Dan Lain-Lain
Dugaan Pembagian Pendapatan Parkir di RSIA Aceh Disorot, IWOI Aceh Minta Transparansi Setoran
Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku
Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 02:02 WIB

Temuan Keras BPK: Rp3,4 Miliar Bansos Nagan Raya Dialihkan ke Akun Barang dan Jasa, Bantuan untuk Warga Rentan Jadi Korban Salah Klasifikasi

Jumat, 20 November 2026 - 05:46 WIB

Wakil Ketua BKD DPRK Nagan Raya Cut Man: Alhamdulillah, Berkat Doa dan Dukungan Masyarakat, Ketua DPRK Resmi Diberhentikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:33 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Kamis, 19 November 2026 - 21:29 WIB

Sekretaris PPP Soroti Aksi Sekelompok Ibu-Ibu di DPRK, Duga Ada yang Mengondisikan

Selasa, 17 November 2026 - 13:35 WIB

Ternak Berkeliaran Kembali Meresahkan, Satpol PP Nagan Raya Gelar Penertiban Malam Hari

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 03:20 WIB

Ketua DPRK Nagan Raya Diduga Rusak Marwah PPP di Nagan Raya, DPP Diminta Turun Tangan Langsung Proses Pergantian Antar Waktu

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:57 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:16 WIB

Abrasi Sungai Krueng Cut Kian Mengkhawatirkan, Ali Sadikin Desak Pemerintah Turun Tangan

Berita Terbaru