TTI Soroti Dugaan Pemodal Besar di Balik Tambang Ilegal, Alat Berat Miliaran Rupiah Beroperasi

Detik Aceh

- Writer

Senin, 6 Juli 2026 - 17:20 WIB

50196 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BANDA ACEH |  Transparansi Tender Indonesia (TTI) kembali menyoroti aktivitas pertambangan ilegal yang diduga dikendalikan oleh pemodal besar atau cukong dari luar daerah. Temuan ini diungkap setelah pemantauan lapangan menemukan penggunaan alat berat berharga miliaran rupiah, seperti ekskavator dan dump truck, yang beroperasi secara rutin di lokasi-lokasi tambang tanpa izin resmi.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pada Senin (6/7/2026) bahwa pola aktivitas tambang ilegal kini semakin profesional dan terorganisir. Menurutnya, praktik tambang tanpa izin di berbagai wilayah sudah tidak lagi dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat, melainkan menggunakan peralatan canggih dan melibatkan jaringan distribusi besar.

Nasruddin menegaskan, keterlibatan alat berat dalam tambang ilegal merupakan indikasi adanya dukungan finansial dari pihak berkantong tebal yang bersedia membiayai seluruh operasional hingga pengamanan lapangan. Ia menyebut, sangat mustahil tambang ilegal beroperasi dalam skala besar tanpa sokongan modal dari pemodal yang kuat. TTI menduga, para pemodal atau cukong inilah yang menyediakan peralatan mahal dan membiayai aktivitas penambangan di luar pengawasan pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, masyarakat lokal di sekitar tambang disebut hanya dilibatkan sebagai pekerja dengan upah rendah, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh pemodal utama yang berada di balik layar. Kondisi ini, menurut TTI, memperkeruh persoalan sosial-ekonomi di kawasan tambang, sekaligus memperparah kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang tanpa standar keselamatan dan tanpa kewajiban reklamasi pascatambang.

TTI juga menyoroti potensi kerugian negara dari praktik pertambangan ilegal. Selain tidak adanya pembayaran pajak dan royalti ke pemerintah, negara juga kehilangan pendapatan dari kewajiban reklamasi dan kompensasi lingkungan yang seharusnya dipenuhi setiap pemegang izin tambang.

Menyikapi kondisi tersebut, Nasruddin mendesak aparat penegak hukum (APH) agar tidak hanya memproses pekerja lapangan, tetapi perlu membongkar seluruh jaringan di balik tambang ilegal, mulai dari penelusuran pemilik alat berat, sumber dana, rekening transaksi, hingga alur distribusi hasil tambang ke luar daerah. TTI meminta aparat menggunakan strategi “follow the money” demi mengungkap aktor intelektual sebenarnya yang mendapatkan keuntungan utama dari tambang ilegal.

“Siapa pemilik ekskavator? Siapa yang membiayai operasional tambang? Ke mana hasil tambang dijual? Ini pertanyaan yang harus dijawab, supaya dalang di balik tambang ilegal bisa diungkap secara tuntas,” pungkas Nasruddin. (*)

Berita Terkait

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku
Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat
Profesor Dr Sutan Nasomal Rektor UBNB Klaem Bunda Guru Aceh Singkil Ny Habibatussania Safriadi Oyon Isteri Bupati Resmi Dilantik Dunia Pendidikan Pasti Press Maju 2027!!
SEMA UIN Ar-Raniry Akan Gelar Simposium Sumpah Pemuda Di Banda Aceh Bersama OKP & LSM
Sorotan Pengadaan Distanbun Aceh: Temuan BPK Rp614,9 Juta, Paket Bibit, hingga Genset Rp320 Juta

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 03:37 WIB

Tambang Emas Ilegal Kluet Tengah Menggeliat, Dugaan Setoran Alat Berat dan Aliran BBM Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:46 WIB

30 Ekskavator Disebut Beroperasi di Menggamat, Status Tambang Koperasi Sago Dipertanyakan

Rabu, 23 September 2026 - 00:38 WIB

Galian C di Kluet Jadi Sorotan, Warga Khawatir Perubahan Aliran Sungai

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:57 WIB

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Memanas, Ketua DPRK Aceh Selatan Dinilai Tak Konsisten

Senin, 24 Agustus 2026 - 23:56 WIB

Sorot Rekomendasi DPRK Soal Perusahaan Tambang Samadua, GerPALA : “Tak Ada Power, Nggak Jelas Poin”

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:28 WIB

Mahasiswa UTU Tegas Menolak Rencana Tambang di Kecamatan Samadua demi Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Masa Depan Masyarakat

Selasa, 23 Juni 2026 - 02:46 WIB

Demi Kemaslahatan Rakyat dan Realisasi Visi-Misi, Anggota DPRK Aceh Selatan Dukung Bupati Segera Usulkan WPR

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:34 WIB

Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Resmi Terima SK dari Pemkab Aceh Selatan, Siap Bangkit dan Perkuat Peran Mahasiswa

Berita Terbaru