BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mengeluarkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD bersama pasangan sejenisnya, AM, dari tahanan. Keduanya dikeluarkan karena masa penahanan telah berakhir, bukan karena perkara mereka dihentikan.
FD dan AM dikeluarkan sejak 31 Oktober 2026. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Roslina, membenarkan bahwa kedua tersangka tersebut sudah tidak lagi berada di sel tahanan.
“Saat ini yang bersangkutan sudah dikeluarkan, karena memang di dalam qanun itu kan setelah ditahan beberapa tahap sesuai dengan ketentuan, maka jika belum sampai ke pengadilan dalam waktu yang ada itu, ya harus dikeluarkan demi hukum,” kata Roslina kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Roslina menekankan bahwa status hukum FD dan AM bukan dibebaskan dari perkara, melainkan dikeluarkan karena batas waktu penahanan sesuai ketentuan qanun telah habis pada 31 Oktober 2026.
“Iya, bukan dibebaskan namanya, tetapi dikeluarkan. Jadi kalau nanti diperlukan kembali, ya berarti akan ada langkah-langkah lainnya nanti yang dilakukan oleh pihak jaksa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan mengeluarkan kedua tersangka dilakukan secara bersamaan karena keduanya terjerat dalam perkara serta menjalani masa penahanan sejak waktu yang sama.
“Ya, dua-duanya harus dikeluarkan. Enggak mungkin satu kan perbuatannya sama. Kalau masa tahanan juga kemarin dua-duanya sama, ditahan di waktu yang bersamaan, maka kalau dikeluarkan ya juga harus keduanya dikeluarkan,” ucap Roslina.
Pernyataan Roslina tersebut disampaikan pada Kamis, 12 November 2026. Hingga saat ini, berkas perkara kedua tersangka tersebut masih dalam tahap pengkajian dan analisis pihak kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Rizal, memastikan FD masih berstatus tersangka dalam perkara dugaan jarimah liwath yang sedang ditangani. Pengeluaran FD dari tahanan dilakukan sesuai ketentuan hukum karena masa penahanan yang diberikan telah berakhir.
“Setelah masa penahanan selesai, maka demi hukum dan ketentuan yang ada, yang bersangkutan dengan status tersangka terpaksa harus kita keluarkan dari tempat tahanan. Sementara statusnya masih tersangka,” kata Rizal saat konferensi pers pada Jumat, 13 November 2026.
Ia menjelaskan, penahanan pertama terhadap FD dilakukan selama 20 hari. Selanjutnya, penyidik mengajukan perpanjangan masa penahanan melalui kejaksaan untuk kepentingan pemberkasan perkara. Perpanjangan berikutnya juga diajukan sesuai ketentuan dalam qanun melalui Mahkamah Syar’iyah. Permohonan tersebut disetujui hingga masa penahanan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Terkait kelanjutan perkara, Rizal menyebutkan berkas kasus tersebut masih dalam tahap penelitian jaksa penuntut umum. Bahkan, berkas perkara telah beberapa kali dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik.
“Sampai dengan hari ini kita masih menunggu penelitian. Penelitian berkas telah pulang pergi beberapa kali dan hari ini masih posisi penelitian berkas,” ujarnya.
Rizal mengatakan, setelah menerima pengembalian berkas, penyidik akan menggelar perkara atau duduk bersama untuk membahas kelanjutan penanganan kasus tersebut. Langkah itu dilakukan dengan mengacu pada petunjuk serta kelengkapan yang diminta jaksa.
Ia menjelaskan, sebelumnya penyidik telah menyerahkan 2 alat bukti kepada penuntut umum, yakni berita acara pemeriksaan terhadap 2 tersangka, FD dan AM, serta keterangan ahli. Namun, alat bukti tersebut masih dalam penelitian jaksa. Penyidik juga masih harus memenuhi sejumlah kelengkapan yang diminta untuk melanjutkan proses hukum.
Menurut Rizal, kelanjutan perkara sangat bergantung pada terpenuhinya unsur hukum material dan formil sebagaimana diatur dalam qanun.
“Ketika itu sudah mampu kita penuhi, maka dipastikan kasus apa pun dan siapa pun dia tidak akan ada yang terlepas dari jeratan tersebut. Namun, bila kita tidak bisa menghadirkan bukti formil, maka dipastikan kemungkinan tidak akan bisa lanjut,” jelasnya.
Sebelumnya, FD dan AM ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Agustus 2026. Penetapan status tersangka itu dilakukan setelah petugas polisi syariat menggerebek keduanya di dalam ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh. (*)
