IWOI Aceh Desak Evaluasi Dana Pokir, Minta APH Perketat Pengawasan

Detik Aceh

- Writer

Selasa, 5 Mei 2026 - 03:21 WIB

50196 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh_Harian-RI.com |  Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Provinsi Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh alokasi dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan seiring meningkatnya tekanan terhadap anggaran daerah, khususnya untuk menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Ketua IWOI Aceh, Dimas KHS AMF, menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, sejumlah program yang bersumber dari dana pokir masih cenderung bersifat seremonial dan tidak tepat sasaran. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran serta membuka celah penyimpangan.

“Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan memangkas program pokir yang tidak memberikan manfaat langsung. Jangan sampai keberlangsungan JKA terganggu akibat alokasi anggaran yang kurang tepat,” ujarnya.

Selain itu, IWOI Aceh juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana pokir. Pengawasan dinilai penting guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keuangan negara.

IWOI menilai, apabila dana pokir tetap dialokasikan tanpa evaluasi yang ketat, potensi inefisiensi hingga praktik korupsi akan semakin terbuka. Oleh karena itu, pengalihan anggaran ke sektor prioritas seperti kesehatan dinilai menjadi langkah yang lebih tepat.

 

Lebih lanjut, Dimas menegaskan bahwa JKA merupakan program strategis yang mencerminkan keberpihakan Pemerintah Aceh terhadap layanan kesehatan masyarakat. Keberlanjutan program tersebut, menurutnya, harus dijaga melalui dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah Aceh diminta untuk membuka secara rinci daftar program pokir yang berjalan serta melakukan audit terhadap efektivitasnya.

“Publik berhak mengetahui arah penggunaan anggaran. Program yang tidak berdampak seharusnya dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembiayaan JKA,” tegasnya.

Di tengah proyeksi berkurangnya dana otonomi khusus di masa mendatang, IWOI Aceh mengingatkan pemerintah daerah agar semakin selektif dan efisien dalam menentukan prioritas anggaran.

Melalui pernyataan ini, IWOI Aceh berharap Pemerintah Aceh bersama APH dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sekaligus memastikan program JKA tetap berjalan optimal tanpa kendala pendanaan. (*)

Berita Terkait

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku
Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat
Profesor Dr Sutan Nasomal Rektor UBNB Klaem Bunda Guru Aceh Singkil Ny Habibatussania Safriadi Oyon Isteri Bupati Resmi Dilantik Dunia Pendidikan Pasti Press Maju 2027!!
SEMA UIN Ar-Raniry Akan Gelar Simposium Sumpah Pemuda Di Banda Aceh Bersama OKP & LSM
Sorotan Pengadaan Distanbun Aceh: Temuan BPK Rp614,9 Juta, Paket Bibit, hingga Genset Rp320 Juta

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:45 WIB

BPK Ungkap 3 ASN PTDH Gayo Lues Terima Gaji, THR, dan Gaji Ke-13, Ke Mana Pengawasan Kepala SKPK Gayo Lues Selama Ini?

Kamis, 12 November 2026 - 14:12 WIB

TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Kamis, 12 November 2026 - 13:52 WIB

Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Rabu, 11 November 2026 - 07:41 WIB

Jamwas Kejagung Didesak Tegur Kejari Gayo Lues: Terima Hibah Rutin Pemda di Tengah Temuan Dokumen Bolong BPK

Senin, 9 November 2026 - 23:45 WIB

Anggaran Herbisida Gayo Lues Tembus Rp1,94 Miliar, Seluruh Harga Dipatok Mentok Standar SSH

Minggu, 8 November 2026 - 17:38 WIB

Ratusan Rumah Terendam Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Hadir untuk Pemulihan Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 13:56 WIB

Jembatan Gantung Pintu Rime Lumpuh Total Usai Diterjang Banjir Bandang, Warga Desa Pertik Pining Terisolasi dan Akses Antar Dusun Terputus

Sabtu, 7 November 2026 - 14:09 WIB

Satgas TMMD ke-130 Lanjut Membuat Gorong-gorong ke Empat

Berita Terbaru