BANDA ACEH | Gelombang penolakan terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) makin memanas. Mahasiswa dan masyarakat terus berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, mendesak regulasi baru itu segera dicabut karena dianggap memangkas hak rakyat atas akses kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu.
Namun, di tengah demonstrasi yang berkobar sejak beberapa hari terakhir, figur utama pemimpin daerah sama sekali belum terlihat turun langsung ke tengah massa. Padahal, peserta aksi sudah berkali-kali meminta dialog terbuka untuk mendapatkan penjelasan langsung dari dua pucuk pimpinan tertinggi Aceh.
Alih-alih hadir menemui massa, pihak pemerintah justru mengutus sejumlah pejabat dan birokrat untuk berdialog. Langkah ini semakin menuai kekecewaan mahasiswa. Menurut koordinator aksi, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan administratif, melainkan keputusan politik yang berpihak kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah absennya pemimpin daerah, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyatakan bahwa pemerintah telah beberapa kali membuka ruang dialog. Ia juga menambahkan, mahasiswa disebut menolak dialog yang ditawarkan. “Walaupun mahasiswa menolak dialog, namun mahasiswa telah menjalankan perannya, dan polisi melaksanakan tugasnya,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (13/5/2026).
Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras. Massa aksi membantah tudingan menolak berdialog. Sejak awal, mereka menegaskan hanya bersedia berdiskusi jika pemegang keputusan utama hadir langsung di hadapan mereka. Bagi mahasiswa, polemik JKA adalah keputusan politik yang berdampak pada hak dasar masyarakat, bukan sekadar persoalan teknis yang bisa diwakili oleh pejabat struktural.
Nurlis menambahkan, pemerintah Aceh sudah mencoba pendekatan akademik kepada mahasiswa. Namun, massa aksi tetap tak bersedia berdiskusi tanpa kehadiran pemimpin utama. Sikap saling tarik ulur ini membuat situasi belum mereda hingga sore hari.
Gelombang aksi penolakan kini kian meluas ke daerah-daerah lain di Aceh. Demonstran bertekad bertahan hingga permintaan mereka dikabulkan dan meminta pengambil kebijakan hadir langsung untuk memberikan kejelasan di tengah polemik pembatasan layanan JKA. Warga kini menanti, apakah para pemimpin daerah akan hadir merespons tuntutan rakyatnya atau tetap memilih diam dalam pusaran protes panjang. (*)
