BANDA ACEH | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Darwati A Gani SE, menyampaikan harapannya agar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, bersikap bijak dalam mempertimbangkan rencana perubahan skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Permintaan ini muncul seiring banyaknya keresahan masyarakat terkait rencana perubahan tersebut yang dinilai dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan.
Darwati mengingatkan pentingnya JKA sebagai program prorakyat yang telah diperjuangkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf pada tahun 2010. Menurutnya, JKA bahkan menjadi inspirasi lahirnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini berlaku secara nasional. Ia khawatir perubahan mendadak pada pembiayaan JKA akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa JKA dibuat Irwandi, tapi dirusak oleh Mualem,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (29/4/2026) siang.
Darwati menyoroti permasalahan utama dalam pengelolaan data pembagian desil sebagai dasar penerima manfaat JKA. Ia mengungkap adanya ketidaktepatan penempatan warga dalam kategori desil, seperti banyak warga tidak mampu yang justru masuk dalam kelompok desil 8 hingga 10, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang ekonominya lebih mapan. Selain itu, ia memberi contoh warga yang baru saja tertimpa musibah banjir dan longsor, namun justru dikategorikan ke dalam desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi terkini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena warga mampu yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana hidrometeorologi akhir November 2025 juga menjadi perhatian. Darwati mempertanyakan akurasi pendataan terhadap korban bencana yang kini membutuhkan perlindungan JKA. Menurutnya, bila alasan perubahan skema pembiayaan dikarenakan keterbatasan anggaran, seharusnya Pemprov Aceh bisa meninjau ulang pos-pos anggaran lain yang dianggap kurang prioritas. “Kalau alasan perubahan skema pembiayaan ini karena alasan ketidaktersediaan anggaran, tolong Mualem sisir kembali anggaran yang tidak begitu penting, pasti dapat. Itu saja yang dibuang, jangan yang punya JKA,” tukasnya.
Selama empat hari berada di Banda Aceh, Darwati mengaku kerap menerima curhatan masyarakat terkait masa depan JKA. Hampir di setiap pertemuan, pertanyaan mengenai keberlanjutan program JKA selalu mencuat, menunjukkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Ia bahkan menceritakan laporan seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai juru masak di acara hajatan. Meskipun bekerja serabutan dan berstatus janda, yang bersangkutan justru masuk ke dalam desil 8, sehingga terancam kehilangan akses ke JKA.
Darwati menegaskan, keresahan tersebut bukan hanya suara minoritas. Menurutnya, skema baru JKA yang sedang digodok pemerintah Aceh telah mengusik ketenangan masyarakat. Ia mengingatkan Gubernur Aceh agar merespons aspirasi dan kekhawatiran masyarakat dengan serius, terutama setelah Ketua DPR Aceh juga secara resmi meminta agar Pergub 2026 JKA dicabut untuk sementara waktu.
Dengan banyaknya suara penolakan ini, Darwati berharap keputusan terkait JKA tidak diambil secara terburu-buru. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah diharapkan mengedepankan kepentingan warga Aceh dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat kecil, sebagaimana semangat awal lahirnya JKA. (*)
