Anggota DPD RI Minta Gubernur Aceh Pertimbangkan Ulang Skema Pembiayaan JKA: Masyarakat Resah

Detik Aceh

- Writer

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:36 WIB

50239 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH |  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Darwati A Gani SE, menyampaikan harapannya agar Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, bersikap bijak dalam mempertimbangkan rencana perubahan skema pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Permintaan ini muncul seiring banyaknya keresahan masyarakat terkait rencana perubahan tersebut yang dinilai dapat mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan.

Darwati mengingatkan pentingnya JKA sebagai program prorakyat yang telah diperjuangkan sejak masa kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf pada tahun 2010. Menurutnya, JKA bahkan menjadi inspirasi lahirnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini berlaku secara nasional. Ia khawatir perubahan mendadak pada pembiayaan JKA akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa JKA dibuat Irwandi, tapi dirusak oleh Mualem,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (29/4/2026) siang.

Darwati menyoroti permasalahan utama dalam pengelolaan data pembagian desil sebagai dasar penerima manfaat JKA. Ia mengungkap adanya ketidaktepatan penempatan warga dalam kategori desil, seperti banyak warga tidak mampu yang justru masuk dalam kelompok desil 8 hingga 10, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga yang ekonominya lebih mapan. Selain itu, ia memberi contoh warga yang baru saja tertimpa musibah banjir dan longsor, namun justru dikategorikan ke dalam desil yang tidak sesuai kondisi ekonomi terkini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fenomena warga mampu yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana hidrometeorologi akhir November 2025 juga menjadi perhatian. Darwati mempertanyakan akurasi pendataan terhadap korban bencana yang kini membutuhkan perlindungan JKA. Menurutnya, bila alasan perubahan skema pembiayaan dikarenakan keterbatasan anggaran, seharusnya Pemprov Aceh bisa meninjau ulang pos-pos anggaran lain yang dianggap kurang prioritas. “Kalau alasan perubahan skema pembiayaan ini karena alasan ketidaktersediaan anggaran, tolong Mualem sisir kembali anggaran yang tidak begitu penting, pasti dapat. Itu saja yang dibuang, jangan yang punya JKA,” tukasnya.

Selama empat hari berada di Banda Aceh, Darwati mengaku kerap menerima curhatan masyarakat terkait masa depan JKA. Hampir di setiap pertemuan, pertanyaan mengenai keberlanjutan program JKA selalu mencuat, menunjukkan keresahan yang meluas di tengah masyarakat. Ia bahkan menceritakan laporan seorang warga yang sehari-hari bekerja sebagai juru masak di acara hajatan. Meskipun bekerja serabutan dan berstatus janda, yang bersangkutan justru masuk ke dalam desil 8, sehingga terancam kehilangan akses ke JKA.

Darwati menegaskan, keresahan tersebut bukan hanya suara minoritas. Menurutnya, skema baru JKA yang sedang digodok pemerintah Aceh telah mengusik ketenangan masyarakat. Ia mengingatkan Gubernur Aceh agar merespons aspirasi dan kekhawatiran masyarakat dengan serius, terutama setelah Ketua DPR Aceh juga secara resmi meminta agar Pergub 2026 JKA dicabut untuk sementara waktu.

Dengan banyaknya suara penolakan ini, Darwati berharap keputusan terkait JKA tidak diambil secara terburu-buru. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga dan melindungi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah diharapkan mengedepankan kepentingan warga Aceh dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat kecil, sebagaimana semangat awal lahirnya JKA. (*)

Berita Terkait

Mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh Tersangka Hubungan Sesama Jenis Dikeluarkan dari Tahanan, Status Tersangka Masih Berlaku
Peringati Hari Pahlawan 2026, LEPPAMI dan Koperasi Hanida Indonesia Bersinar Gelar Diskusi Publik di Aceh
Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan
Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim
Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat
Profesor Dr Sutan Nasomal Rektor UBNB Klaem Bunda Guru Aceh Singkil Ny Habibatussania Safriadi Oyon Isteri Bupati Resmi Dilantik Dunia Pendidikan Pasti Press Maju 2027!!
SEMA UIN Ar-Raniry Akan Gelar Simposium Sumpah Pemuda Di Banda Aceh Bersama OKP & LSM
Sorotan Pengadaan Distanbun Aceh: Temuan BPK Rp614,9 Juta, Paket Bibit, hingga Genset Rp320 Juta

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 00:45 WIB

BPK Ungkap 3 ASN PTDH Gayo Lues Terima Gaji, THR, dan Gaji Ke-13, Ke Mana Pengawasan Kepala SKPK Gayo Lues Selama Ini?

Kamis, 12 November 2026 - 14:12 WIB

TMMD ke-130 TA 2026 Resmi Ditutup, TNI dan Pemerintah Bersinergi Membangun Desa di Gayo Lues

Kamis, 12 November 2026 - 13:52 WIB

Irdam IM Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E Tutup TMMD Reguler Ke-130 TA 2026 Kodim 0113/Gayo Lues

Rabu, 11 November 2026 - 07:41 WIB

Jamwas Kejagung Didesak Tegur Kejari Gayo Lues: Terima Hibah Rutin Pemda di Tengah Temuan Dokumen Bolong BPK

Senin, 9 November 2026 - 23:45 WIB

Anggaran Herbisida Gayo Lues Tembus Rp1,94 Miliar, Seluruh Harga Dipatok Mentok Standar SSH

Minggu, 8 November 2026 - 17:38 WIB

Ratusan Rumah Terendam Banjir Bandang di Pertik Pining, Warga Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Hadir untuk Pemulihan Permukiman

Minggu, 8 November 2026 - 13:56 WIB

Jembatan Gantung Pintu Rime Lumpuh Total Usai Diterjang Banjir Bandang, Warga Desa Pertik Pining Terisolasi dan Akses Antar Dusun Terputus

Sabtu, 7 November 2026 - 14:09 WIB

Satgas TMMD ke-130 Lanjut Membuat Gorong-gorong ke Empat

Berita Terbaru